Indeks Kawasan Kumuh Surabaya Nol Persen, Dewan: Itu Angka dari Mana?

JawaPos.com- Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mempertanyakan indeks kawasan kumuh Surabaya yang tertuang pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pemkot 2021. Sebab, dalam dokumen itu dituliskan persentasenya nol persen. Itu artinya Surabaya bebas kawasan kumuh. Padahal, dewan masih menemukan adanya wilayah yang tidak layak huni.

Pendapat Reni bukan tanpa bukti. Dia kerap turun ke lapangan. Politikus PKS itu keluar masuk perkampungan. Dari hasil sidak, dia menemukan sejumlah kawasan kumuh di metropolis. ”Itu angka nol persen dari mana?” ucapnya kemarin (17/3).

Selain kawasan kumuh, jumlah warga miskin di Surabaya juga menjadi perhatian. Tahun lalu tercatat 152.490 warga yang masuk dalam golongan miskin. Dia meminta pemkot perlu memerinci data tersebut. ”Ratusan ribu warga tak mampu itu siapa dan tinggal di mana. Tujuannya, intervensi pemkot tepat sasaran,’’ ujarnya.

Menurut Reni, pemkot sejatinya bisa menuntaskan masalah kemiskinan. Sebab, eksekutif memiliki bidang kesejahteraan rakyat. Meski demikian, Reni tidak hanya mengkritik LKPj.

Dia juga memberikan apresiasi. Terutama di bidang ekonomi. Meski virus korona merebak tahun lalu, perekonomian Surabaya tetap tumbuh. Bukti itu tecermin dari pendapatan daerah yang mencapai Rp 8,675 triliun. ”Padahal, kondisi tahun lalu ada serangan Covid-19 varian Delta juga,” terang Reni.

Terpisah, Ketua Pansus LKPj Baktiono menuturkan bahwa mulai pekan depan pembahasan pansus berjalan. Pihaknya akan menghadirkan sejumlah OPD. ”Ada dinas perpustakaan dan arsip, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan (bapeda litbang), hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil),” katanya.