Jangan Memperalat Agama sebagai Senjata Politik

JawaPos.com – Universitas Surabaya (Ubaya) mengadakan studium generale 2022–2023 seri ketiga Rabu (31/8). Kali ini kampus tersebut menghadirkan dua tokoh penting agama di Indonesia sekaligus. Mereka adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir MSi.

Dua tokoh agama tersebut memberikan wawasan dan ide cemerlang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Khususnya, dalam hal toleransi beragama bagi para pemimpin bangsa.

Gus Yahya –sapaan karib Yahya Cholil Staquf– mengatakan, sikap toleransi antar sesama dalam perbedaan adalah pemenuhan mandat proklamasi. Setiap manusia harus memiliki rasa persaudaraan, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Dengan begitu, kumpulan orang yang berusaha merusak Indonesia harus dibubarkan. ”Jangan memperalat agama dan identitas-identitas lainnya sebagai senjata politik,” imbuhnya.

Sementara itu, Prof Haedar mengatakan, pemimpin negara tidak bisa memimpin dengan visi pribadi, tetapi harus berdasar visi kebangsaan. Masa depan negara ditentukan dari seberapa jauh modal berbangsa dan bernegara yang dimiliki masyarakat.

”Modal inilah yang harus dibangun, dikembangkan, dan dirawat,” imbuhnya.

Rektor Ubaya Benny Lianto mengatakan, Ubaya ingin mencetak calon pemimpin nasional yang berkarakter dan berintegritas melalui pendidikan. Harapannya, kehadiran tokoh penting agama di Indonesia ini dapat mengajak sivitas akademika Ubaya dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan kebinekaan dan keberagaman.

”Ini adalah modal sosial untuk mewujudkan Indonesia maju,” katanya.

Benny menambahkan, topik yang dibahas dalam studium generale oleh Gus Yahya dan Haedar Nashir diharapkan dapat menghasilkan pemikiran yang holistik ketika masyarakat dihadapkan pada sejumlah tantangan radikalisme, intoleransi, dan terorisme.

”NU dan Muhammadiyah adalah dua sayap Garuda yang telah teruji komitmennya terhadap empat pilar kebangsaan. Yakni, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.