Potret Gerakan Mahasiswa UINSA di Surabaya, Beri Bukti Mahasiswa Masih Punya Daya Kritis

JawaPos.com - Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada September lalu bukan sekadar ‘ruang kelas’ belajar teori dan memperluas pengetahuan. Kampus yang ada di kawasan Surabaya Selatan itu menunjukkan bahwa di luar ruang kelas, ‘pembelajaran hal lain’ lewat demonstrasi juga terjadi.

Bulan lalu, spanduk penolakan terbentang, ban dibakar, gedung rektorat diduduki, hingga akses masuk kampus disegel. Kampus pun lumpuh. Pembelajaran dilakukan daring. Di balik rangkaian aksi itu, mahasiswa membawa satu tuntutan utama: Profesor Akh. Muzakki tidak lagi memimpin UINSA untuk periode kedua.

Perlawanan tersebut tidak lahir sehari setelah Muzakki dilantik sebagai Rektor UINSA pada 15 September 2026. Benih penolakan sudah disuarakan mahasiswa sejak dua bulan sebelumnya. 

Persoalan yang semula berkaitan dengan transparansi pemilihan rektor kemudian melebar menjadi kritik terhadap banyak hal. Mulai tata kelola kampus, pelayanan akademik, biaya pendidikan, dan hubungan antara pimpinan dengan sivitas akademika.

Pada akhirnya, Muzakki mengundurkan diri pada 22 September 2026. Sehari kemudian, Menteri Agama Nasaruddin Umar menerbitkan keputusan pemberhentian Muzakki secara hormat. Meski tidak bisa dilepaskan dari tekanan mahasiswa, keputusan tersebut juga berlangsung di tengah penolakan dosen, keberatan sivitas akademika, serta desakan DPR RI agar polemik segera diselesaikan. 

Penolakan yang Dimulai Sebelum Pelantikan

Rabu, 15 Juli 2026, menjadi salah satu titik awal yang menandai terbukanya penolakan mahasiswa terhadap proses pemilihan rektor. Sejumlah mahasiswa UINSA menggelar demonstrasi di depan kampus Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mengenakan pakaian serba hitam, mereka berjalan dari Jatim Expo sebelum menyampaikan aspirasi melalui orasi dan poster.

Salah satu poster yang dibawa berbunyi, “Selamatkan Kampus dari Muzakki”. Massa juga membakar ban dan menyampaikan tujuh tuntutan. 

Mereka mempersoalkan mekanisme pemilihan rektor yang dianggap tertutup dan tidak demokratis. Massa yang terdiri dari mahasiswa UINSA itu meminta pencabutan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2024 serta mendesak agar intervensi politik dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri dihentikan.

Mahasiswa juga menuntut keterbukaan informasi publik, audit terhadap pengelolaan kampus, serta pelibatan Komisi VIII DPR RI untuk meminta penjelasan Menteri Agama dan pimpinan UINSA periode 2022–2026.