Flyover Gedangan Bakal Enam Lajur, Diproyeksikan Anti Macet hingga 30 Tahun

JawaPos.com — Pemkab Sidoarjo akan mengembangkan proyek infrastruktur di kawasannya. Proyek terbaru yang bakal diselesaikan adalah Flyover Gedangan.  

Flyover Gedangan dirancang menggunakan skema right of way (ROW) enam lajur dua arah . Hal ini dipilih untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan hingga 30 tahun mendatang.

Pemkab Sidoarjo bersama BBPJN Jatim-Bali menilai opsi tersebut perlu diprioritaskan. Karena penggunaan empat lajur diperkirakan mencapai titik jenuh hanya dalam sekitar 15 tahun.

Rencana enam lajur dua arah pada Flyover Gedangan muncul dalam pembahasan kesepakatan ROW antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Kesepakatan ROW Pembangunan Flyover Gedangan di Ops Room Kabupaten Sidoarjo, Kamis (1/10).

Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn mengatakan kapasitas enam lajur perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi pertumbuhan kebutuhan lalu lintas. Menurut Subandi, apabila flyover dibangun dengan empat lajur, kapasitas jalan diperkirakan mencapai titik jenuh dalam waktu sekitar 15 tahun.

“Kalau kita menggunakan enam lajur, harapannya, titik jenuh bisa teratasi sampai 30 tahun ke depan,” ujar Bupati Subandi setelah rapat koordinasi tersebut. “Karena ini termasuk proyek nasional, harus dipertimbangkan untuk jangka panjangnya.”

Subandi menilai pembangunan Flyover Gedangan tidak bisa hanya dihitung berdasarkan kebutuhan lalu lintas saat ini karena proyek tersebut masuk dalam program nasional. Karena itu, kebutuhan ruang jalan dan desain konstruksi perlu dipersiapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kawasan dalam beberapa dekade ke depan.

Desain Flyover Gedangan Masih Menunggu Kesepakatan ROW

Pemkab Sidoarjo berharap kesepakatan mengenai skema ROW enam lajur dua arah segera tercapai antara seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Flyover Gedangan. Kepastian tersebut dibutuhkan karena BBPJN Jatim-Bali dan PT KAI masih harus menyesuaikan kebutuhan ruang serta aspek teknis pembangunan.