Mediasi Gugatan Pemalsuan SK ASN Gresik, Korban Mayoritas Keluarga Kades yang Tergiur Jalur Cepat

JawaPos.com - Pengadilan Negeri Gresik gelar mediasi yang diajukan pemohon Agus Priyono (AP) terkait gugatan perdata buntut pemalsuan dokumen Surat Keterangan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (29/7). 

Beberapa pihak yang digugat menghadiri proses mediasi. Antara lain Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo, tim kuasa hukum Antoni dan Rossika, perwakilan Polres  dan Kejaksaan Negeri Gresik.

Agung menegaskan, kehadirannya dalam rangka menghormati proses hukum yang bergulir. Dia juga didampingi tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Gresik. "Kami ikuti saja prosesnya," ujar dia singkat.

Baca Juga:Kepala Bakom Qodari Cek Kesiapan Sekolah Rakyat di Surabaya, KBM Dimulai Awal Agustus

Sementara itu, Sodikin selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan, telah menyerahkan resume mediasi. Didalamnya berisi duduk perkara secara singkat serta opsi penyelesaian. "Prinsipnya sesuai dengan pokok gugatan yang kami ajukan," ungkap dia.

AP meminta ganti kerugian material dan immaterial dengan total mencapai Rp 2,490 miliar. Buntut kasus SK ASN palsu membuat pegawai DPMD Gresik itu berstatus sebagai tersangka. "Kami harap resume mediasi selanjutnya ada titik temu," terang dia.

Proses mediasi tersebut berjalan alot. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum AN Debby Puspita Sari yang menyebut gugatan bagian dari strategi AP mengaburkan fakta persidangan di ranah pidana.

Baca Juga:Kuda Tercebur Tambak di Manyar Gresik, Damkar Turun Tangan Evakuasi

"Seluruh saksi yang hadir menjelaskan secara gamblang peran AP yang mengelabui korban," jelas Debby.

Meski demikian, pihaknya akan menyampaikan jawaban atas resume mediasi dari pihak penggugat. "Dilihat saja perkembangannya," tandas di. 

Sementara itu, kasus pemalsuan dokumen modus Surat Keterangan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik membuka fakta baru. Terutama, profil para korban yang mayoritas berasal dari kalangan keluarga kepala desa. Mereka rela membayar uang mencapai ratusan juta rupiah dengan niat menjadi abdi negara melalui jalur cepat.