Menggantikan Awi, Syaifuddin Zuhri Dilantik Jadi Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2024 - 2029

JawaPos.com - Kursi Ketua DPRD Kota Surabaya akhirnya terisi. Syaifuddin Zuhri resmi dilantik menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, membawa harapan baru bagi arah kebijakan dan perjuangan aspirasi rakyat di Kota Pahlawan untuk periode 2024–2029.

 Syaifuddin Zuhri resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2024 - 2029, menggantikan Adi Sutarwijono alias Awi yang meninggal pada 10 Februari 2026.

Pelantikan berlangsung khidmat dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (6/5), serta disaksikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, jajaran Forkopimda, dan anggota DPRD Surabaya.

Dalam sumpah jabatan, Syaifuddin Zuhri atau yang akrab disapa Ipuk, berkomitmen menjalankan amanah dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Surabaya,” tuturnya dengan lantang dihadapan ratusan para hadirin.

"Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan,” imbuhnya.

Ia berjanji akan menjadi penyambung suara rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat demi tercapainya tujuan nasional serta kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan terisinya posisi Ketua DPRD Surabaya, pelantikan ini diharapkan memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah kota, terutama dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ipuk kini dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan kepemimpinan serta menjaga stabilitas politik daerah, sekaligus memastikan aspirasi warga Surabaya tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkas kader PDI Perjuangan tersebut.