Pengembangan Transportasi Publik Surabaya Mendesak, Komisi C DPRD: Butuh Rp 660 Miliar per Tahun

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan menilai pengembangan transportasi publik membutuhkan anggaran Rp 660 miliar per tahun. (Dokumentasi PDI Jatim)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mulai serius memperhatikan pengembangan transportasi publik guna menjawab kebutuhan mobilitas warga yang semakin kompleks dan dinamis.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Eri Irawan menilai pengembangan transportasi umum membutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan berkelanjutan.

"Untuk memenuhi kebutuhan ideal: 11 rute Surabaya Bus dan 30 rute feeder Wirawiri, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 660 miliar per tahun, transportasi umum memang mahal," ucapnya, Senin (23/2).

Oleh karenanya, lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut, alokasi anggaran yang jelas menjadi salah satu kunci penting apabila Kota Surabaya benar-benar ingin mengembangkan transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Harus kita dorong agar Pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum, termasuk mengunci anggaran. Misalnya diatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum,” imbuhnya.

Menurut Eri, pengajuan Perda Transportasi Umum menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian arah kebijakan sekaligus keberlanjutan pendanaan, meski tetap harus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Ia juga menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan kota dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan beralih menuju sistem transportasi publik yang terintegrasi.

"Di sisi lain, kami juga mendukung arah kebijakan makro Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan distribusi hasil pembangunan," tutur Eri.

Ia menilai kedua agenda perlu berjalan seiring di tengah tekanan ekonomi global dan nasional yang memicu perlambatan pada sektor utama penopang pertumbuhan, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor.

"Karena itu, optimalisasi belanja pemerintah perlu didukung skema pembiayaan alternatif serta pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," pungkas Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. (*)