4.000 Aset Pemprov Jatim Mau Disewakan ke Investor, Targetkan Penerimaan PAD hingga Triliunan Rupiah

JawaPos.com – Pemprov Jawa Timur menyiapkan ribuan aset untuk disewakan kepada investor sebagai strategi baru mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemprov Jatim menggelar Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Aston Gresik Hotel, Kamis (31/7).

Acara ini mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan calon investor untuk menjajaki kerja sama pemanfaatan aset daerah.

Langkah ini menjadi penting menyusul perubahan regulasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

UU tersebut mengubah skema bagi hasil pajak dan retribusi yang sebelumnya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota, kini justru sebaliknya.

"Akibat perubahan ini, potensi kehilangan pendapatan provinsi bisa mencapai Rp 4 triliun. Maka, aset daerah harus kita optimalkan sebagai sumber PAD baru," tegas Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen.

Total aset Pemprov Jatim tercatat bernilai lebih dari Rp 61 triliun. Dari jumlah itu, lebih dari 4.000 bidang tanah berada di lokasi strategis dan siap dikembangkan.

Sigit menekankan bahwa aset ini tidak boleh dibiarkan menjadi beban, tetapi harus produktif dan memberikan dampak ekonomi.

Sejak akhir 2023, BPKAD telah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk menjaring investor. Forum di Gresik ini menjadi bagian dari upaya tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi mengapresiasi langkah ini dan mendorong proses inventarisasi aset dipercepat.

“Kami mencatat aset tetap kita mencapai Rp 60 triliun dan tumbuh rata-rata enam persen per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Adam menyebut sektor pertanian sebagai contoh potensi kerja sama yang menjanjikan, apalagi dengan adanya kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat.

Ia juga memastikan pengawasan ketat terhadap semua kerja sama agar transparan dan aman bagi investor.

Anggota Komisi C DPPRD Jatim Ahmad Athoillah menambahkan bahwa OPD harus aktif mempermudah proses perizinan dan pemanfaatan aset. “Kami ingin investor, khususnya dari Kadin, merasa nyaman berinvestasi di Jatim,” tuturnya.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim telah menyiapkan sistem digital terintegrasi bernama Sistem Point Jatim.