Gratiskan Biaya Sekolah Untuk Siswa Miskin yang Sekolah di SMP Swasta, Dispendik Surabaya Pakai Bopda dan CSR

JawaPos.com – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya sedang mencari formulasi untuk membantu siswa miskin dan pramiskin yang sekolah di SMP Swasta. Dispendik berencana menggratiskan biaya sekolah siswa tersebut.

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyatakan, pihaknya siap memberikan sokongan dana. Bukan hanya dalam bentuk bantuan SPP, dispendik juga akan memaksimalkan anggaran bopda dan BOS.

Selain itu, kebijakan tersebut akan dibantu dengan dana CSR dari perusahaan. ”CSR ini sebagai pendamping supaya tidak memberatkan sekolah,” jelas Yusuf.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Juliana Evawati mendukung penuh rencana dispendik itu. Dia meminta dispendik lebih inovatif mencari solusi pendanaan untuk siswa miskin yang sekolah di SMP swasta.

Salah satunya melalui CSR sebagai dana pendamping bopda dan BOS. ”Ini bisa mengurangi beban biaya di sekolah,” kata Juliana.

Di sisi lain, sering kali terjadi miskomunikasi di lapangan. Siswa dari keluarga miskin tetap membayar. Baik untuk pendaftaran maupun SPP bulanan. ”Ini masih saya temukan di lapangan. Siswa miskin tetap bayar,” ungkap Juliana.

Sekretaris Komisi D Akmarawita Kadir juga menemukan kondisi serupa. Dia mendapati siswa miskin di sekolah swasta masih membayar. Nilainya variatif. Antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta untuk uang pangkal. ”Tidak sedikit yang sampai berutang,” tutur Akma.

Atas kondisi itu, dia meminta pemkot melalui dispendik turun tangan. Harus ada intervensi agar siswa dari keluarga miskin dan pramiskin tidak sampai membayar di sekolah swasta. Sebab, selama ini, lanjut Akma, dispendik kerap memberikan pernyataan bahwa sekolah siswa miskin bisa gratis meski di lembaga pendidikan swasta. ”Intervensi ini ditunggu-tunggu wali murid,” tegasnya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santoso sudah mendapat 10 laporan wali murid yang mengaku kesulitan membayar biaya sekolah di SMP swasta. Mereka kesusahan mencukupi kebutuhan anaknya karena ada kewajiban membayar sejumlah komponen biaya.

Dia meminta dispendik untuk melakukan pendanaan di lapangan. Bahwa yang resmi terdata sebagai keluarga miskin sebaiknya diberi kelonggaran. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya belum mendaftarkan anaknya hingga sekarang.

Mereka khawatir tidak bisa membayar biaya di sekolah. ’’Surabaya sebagai kota layak anak kan lucu kalau banyak anak yang tidak sekolah. Apalagi karena alasan biaya,’’ tegas Hari. (mar/c17/aph)