Proyeksi APBD Jatim 2022 Turun, Mulai Cicil Kebutuhan Pilgub-Pemilu

JawaPos.com – Penyusunan rancangan APBD (RAPBD) 2022 Jatim segera bergulir. Tahap awal, pemprov dan DPRD bakal membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang menjadi acuan menyusun anggaran.

Proyeksi awal, ada sejumlah perubahan signifikan pada APBD tahun depan. Salah satunya berkurangnya kekuatan anggaran. Pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan Rp 27,2 triliun. Turun jika dibandingkan dengan APBD 2021 Rp 32 triliun. Namun, proyeksi itu masih berpotensi berubah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah menyatakan, proyeksi penurunan kekuatan APBD terjadi karena sejumlah faktor. ”Pertama, menurunnya pos pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat,” katanya. Kondisi itu tak terlepas dari efek pandemi yang hingga kini belum selesai.

Selain itu, penurunan kekuatan APBD terjadi karena turunnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). ”Tapi, proyeksi tersebut masih berpotensi berubah. Tergantung pembahasan nanti,” ujarnya.

Selain itu, pada APBD 2022, direncanakan ada sejumlah belanja daerah yang mulai dicicil. Terjadi pada kebutuhan penyelenggaraan pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) 2023 serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Untuk pemilu, diperkirakan kebutuhan anggarannya lebih dari Rp 1 triliun. Untuk pilgub, KPU Jatim sudah mengajukan alokasi anggaran Rp 1,89 triliun. Nominal tersebut akan dicicil mulai 2022.

Di luar itu, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tetap akan menjadi skala prioritas. Legislatif akan memperhatikan pos anggaran yang diperuntukkan sektor tersebut. ”Ini sangat penting karena pandemi juga menentukan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di Jawa Timur,” ucapnya.

Sesuai dengan rencana, pembahasan KUA-PPAS yang dilanjut dengan penyusunan RAPBD Jatim segera dimulai. ”Kami targetkan sudah bisa dilaksanakan bulan ini,” katanya.

Sebenarnya, jika mengacu tradisi, pembahasan RAPBD Jatim selesai pada November. Namun, ada sejumlah kendala yang membuat tradisi tersebut tak bisa dilakukan.

Kendala pertama adalah perubahan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Jatim yang baru saja digedok. Dampaknya, pembahasan perubahan APBD 2021 juga molor.

Selain itu, Pemprov dan DPRD Jatim baru bisa mengesahkan perubahan APBD (PAPBD) 2021 pada akhir September. ”Sehingga berdampak pada pembahasan rancangan APBD 2022,” katanya.

Meski demikian, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, batas pengesahan RAPBD adalah 31 Desember. ”Kami optimistis pembahasan yang dilakukan legislatif dan eksekutif selesai sesuai deadline yang disampaikan permendagri,” ungkapnya.

PROYEKSI AWAL RAPBD JATIM 2022

Rencana pendapatan : Rp 27,189 triliun

Rencana belanja : Rp 28,701 triliun

Prioritas Penggunaan Anggaran:

- Alokasi anggaran untuk pilgub 2023

- Alokasi anggaran untuk Pemilu 2024

- Penanganan pandemi

- Pemulihan ekonomi