Tiga Pejabat Jatim Tak Lolos Skrining Vaksin, Wagub: Bukan Settingan

JawaPos.com - Program vaksinasi Covid-19 pertama kali dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Kamis (14/1). Sementara untuk Kota Surabaya, vaksinasi pertama dilakukan di halaman Balai Kota Surabaya pada Jumat (15/1).

Dari vaksinasi yang dilakukan untuk Forkopimda masing-masing wilayah itu, JawaPos.com mencatat bahwa terdapat tiga penerima yang sempat tidak lolos skrining. Di Jawa Timur, Kepala Rumah Sakit RSAL Dr Ramelan Radito Soesanto dinyatakan tidak lolos.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak mengatakan bahwa Radito dinyatakan tidak lolos karena tekanan darah atau tensi tinggi. "Beliau nggak bisa divaksin karena tensi tinggi. Jadi diobatin dulu. Ini menunjukkan kalau semua nggak settingan. Benar-benar kalau nggak bisa ya nggak bisa. Prosedural betul itu," tuturnya pada Kamis (14/1).

Sementara itu, di Surabaya, dua pejabat sempat tidak lolos uji skrining. Mereka adalah Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan Kepala DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Tensi keduanya sempat tinggi.

"Pagi tadi saya ngopi. Tensinya 166. Jadi saya diberi waktu terlebih dulu untuk beristirahat. Setelah itu tes lagi dan tensi saya di angka 140," jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Adi Sutarwijono. Sosok yang akrab disapa Awi ini mengungkapkan bahwa tensinya sempat di atas normal. Namun, da enggan mengungkapkan angkanya.

"Tensi darah saya nggak memenuhi syarat. Di atas ambang normal. Berapanya hanya Tuhan dan saya yang tahu. Saya istirahat sebentar terus ditensi lagi. Lalu bisa vaksin," akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita menegaskan bahwa dalam skrining, pengecekan tekanan darah memang harus dilakukan. Bila lebih tinggi dari biasanya, maka harus beristirahat sebelum melakukan vaksinasi.

"Kalau tensi kedua sudah turun, baru bisa vaksinasi. Setelah itu bisa melakukan aktivitas biasa," sambungnya.

Usai mendapatkan vaksin, Febria mengatakan bahwa penerima vaksin harus menjalani observasi terlebih dulu. Observasi dilakukan untuk mengecek apakah ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau tidak. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan tempat observasi di Balai Kota.

"Observasi dilakukan 30 menit untuk melihat apakah ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) atau tidak. Alhamdulillah aman," akunya.

Setelah itu, kondisi seluruh penerima vaksin akan terus dipantau melalui aplikasi. "Lewat aplikasi tersebut, penerima vaksin harus melaporkan kondisinya sekaligus bertanya bila ada hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/cxOGpT2cvgE