Pengusaha Keberatan Pemkot Usulkan UMK Surabaya Naik 3,27 Persen

JawaPos.com − Tuntas sudah pembahasan upah minimum kota (UMK) Surabaya. Minggu lalu dewan pengupahan mengirimkan usulan pendapatan bagi pekerja itu ke Pemprov Jatim. Nominal upah yang disodorkan mengalami penambahan.

Dari data yang dihimpun, persentase kenaikan upah itu mencapai 3,27 persen. Nilainya bertambah Rp 137 ribu dari UMK sebelumnya. Jika mendapatkan persetujuan dari gubernur Jatim, tahun depan pekerja di Kota Surabaya memperoleh pendapatan Rp 4,3 juta per bulan.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Achmad Zaini menjelaskan, rapat pembahasan upah berakhir minggu lalu. Tepatnya pada 16 November. Dalam pertemuan terakhir itu, sejatinya masih ada perdebatan terkait besaran UMK. ”Ada perbedaan pandangan Apindo dan serikat pekerja,” ucapnya.

Apindo meminta UMK tidak naik. Dasar pertimbangan yang dipakai adalah surat edaran (SE) dari menteri tenaga kerja. Yakni, SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021. Isinya menyatakan, besaran upah minimum tahun depan setara dengan tahun ini. Tidak ada penambahan.

Lain halnya dengan serikat pekerja. Mereka bersikeras meminta UMK tetap naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Nominal penambahan yang disampaikan Rp 137 ribu. Sebab, sejak pandemi korona merebak, beban hidup semakin berat.

Alhasil, rapat menemui jalan buntu. Sebab, kedua pihak masih bersikeras. Tidak ingin pendapatnya kalah. Melihat itu, pemkot mengambil jalan tengah. ”Kami usulkan kenaikan sebesar 3,27 persen,” tutur Zaini.

• Baca Juga: Menyesalnya Sisca, Modal & Profit Arisan Online Lenyap setelah Top-up

Usulan penambahan 3,27 persen itu tidak asal dibuat. Namun, penuh kehati-hatian serta pertimbangan. Pihak disnaker melakukan telaah terlebih dahulu sebelum mengirimkan usulan ke Pemprov Jatim.

Ada dua dasar yang menjadi rujukan disnaker. Pertama melihat regulasi penetapan UMK. Yakni, yang tertuang dalam PP No 78 Tahun 2015. Dalam aturan itu disebutkan formulasi perhitungan upah. Caranya, nilai UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemkot menilai, penambahan 3,27 persen masih masuk akal.

Patokan kedua adalah usulan dari daerah lain. Surabaya melihat wilayah yang tergabung dalam ring 1. Yakni, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Empat wilayah tersebut sudah menyampaikan usulan. Persentase penambahan berkisar 3,27 persen. Bahkan, ada yang lebih.

• Baca Juga: Sudah Final, APBD Surabaya 2021 Disahkan 25 November

Dari informasi yang dihimpun, pembahasan UMK tersebut sempat deadlock. Karena itu, dewan pengupahan meminta pemkot mengirimkan dua usulan sekaligus agar tidak berat sebelah. Yakni, mewakili pengusaha serta pekerja.

Sementara itu, perwakilan Apindo Andhi Trias tidak sepakat dengan usulan pemkot tersebut. Menurut dia, dalam penentuan UMK, ada tiga pertimbangan yang dianut. Yaitu, aspek hukum, ekonomi, serta psikologis.

Dia mencontohkan aspek ekonomi. Persebaran virus korona menghantam seluruh bidang. Ekonomi salah satunya. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan.

• Baca Juga: Hijaukan Bantaran Kali Bendo di Desa Tebel, Gedangan, Sidoarjo

Pada aspek hukum, Andhi mempertanyakan rujukan pemkot. Sebab, setidaknya ada tiga rujukan yang dipakai. Yakni, UU Cipta Kerja, PP No 78 Tahun 2015, serta SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

Nah, jika mengacu UU Cipta kerja, pada regulasi itu tidak disebutkan secara gamblang formulasi penentuan UMK. Aturan tersebut hanya menyebutkan upah wajib diberikan. Ketika memakai PP No 78 Tahun 2015, seharusnya nilai UMK turun.

Aspek psikologis juga menjadi perhatian. Menurut Andhi, pemkot seharusnya tidak pilih kasih. Tidak hanya melihat kebutuhan pekerja. Namun, juga memelototi kondisi pengusaha. ”Saat pandemi, pengusaha susah,” jelasnya.

• Baca Juga: 27 Kabupaten/Kota Naikkan UMK 2021, Pemprov Jatim Sebut Jalan Tengah

Sementara itu, perwakilan serikat pekerja Sholikin menjelaskan, sejatinya kenaikan 3,27 persen itu masih terbilang kurang. Jauh dari KHL. Awalnya, pekerja meminta penambahan upah di angka Rp 600 ribu.

Namun, lantaran melihat kondisi, serikat pekerja melakukan telaah. Hasilnya, persentase 3,27 persen bisa diakomodasi. ”Kami sepakat dengan kenaikan 3,27 persen,” jelasnya.

---

ALOTNYA PEMBAHASAN UMK

• Rapat pembahasan UMK digelar sejak Oktober.


• Pihak pengusaha dan pekerja hingga kini belum satu suara.


• Pengusaha meminta UMK tidak naik sesuai SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021. Isinya menyatakan, besaran upah minimum tahun depan setara dengan tahun ini.


• Pekerja meminta UMK tetap naik karena pandemi korona memberatkan beban hidup.


• Jika disetujui gubernur, nilai UMK Surabaya tahun depan mencapai Rp 4,3 juta per bulan.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=MC1cOcmE3xI