Sudah Final, APBD Surabaya 2021 Disahkan 25 November

JawaPos.com - Agenda pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Surabaya 2021 hampir rampung. Senin (23/11) fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan anggaran yang dibahas selama 10 hari kemarin. Targetnya, APBD 2021 disahkan 25 November.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pembahasan RAPBD 2021 memang harus diselesaikan sebelum 30 November. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 62/2020. ’’Kami targetkan lebih awal. Tanggal 25 November sudah harus digedok (disahkan, Red),’’ ujarnya kemarin (21/11).

Pejabat yang akrab disapa Awi itu menyatakan, pembahasan RKA yang menjadi kerangka RAPBD berjalan lancar. Tidak banyak perdebatan antara eksekutif dan legislatif. Dewan juga sudah mempertajam arah kebijakan anggaran yang akan dilaksanakan tahun depan agar lebih berfokus pada pemulihan ekonomi.

Karena itu, politikus PDIP yang juga ketua Banggar DPRD Surabaya tersebut menyatakan bahwa RAPBD 2021 sudah final. Meski demikian, fraksi-fraksi tetap diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Wakil Ketua Banggar DPRD Surabaya A. Hermas Thony memberikan catatan khusus terhadap program di bidang pendidikan. Urusan ekonomi dan kesehatan memang harus diprioritaskan. Namun, urusan pendidikan juga tidak boleh dikesampingkan.

’’Apalagi melihat sistem pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Tahun depan harus disiapkan betul program-program untuk mengejar ketertinggalan. Karena saya menilai, pembelajaran daring (dalam jaringan, Red) membuat para siswa ketinggalan banyak hal,’’ paparnya.

Politikus Gerindra itu kembali mengingatkan bahwa pengguna anggaran tahun depan adalah wali kota baru. Siapa pun yang akan terpilih adalah orang yang sama-sama belum pernah memegang tingkat komando utama di tingkat kota. ’’Karena tidak ada incumbent. Kedua pasangan calon (paslon) sama-sama orang baru. Jadi, tugas dewan ke depan, penggunaan anggaran harus benar-benar dikawal dengan baik. Harus dikawal agar benar-benar pro terhadap kepentingan rakyat,’’ jelasnya.

Urusan Kesehatan Tetap Diutamakan

Postur anggaran 2021 mulai terlihat. Baik eksekutif maupun legislatif sepakat untuk memprioritaskan program pemulihan ekonomi. Meski demikian, urusan kesehatan tetap diutamakan. Salah satunya, membangun empat rumah sakit (RS) untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan ditunjukkan lewat besarnya anggaran yang digelontorkan. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR) sudah diberi tanggung jawab untuk mengelola anggaran sebesar Rp 283 miliar. Anggaran tersebut khusus untuk membangun dua RS dan meningkatkan dua puskesmas menjadi RS.

Kepala Bidang Bangunan Gedung DPRKP CKTR Iman Krestian mengatakan, plot anggaran itu sudah dibagi. Pertama, untuk melanjutkan pembangunan fasilitas kedokteran nuklir di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Nilainya sekitar Rp 120 miliar. Pembangunan rumah sakit di daerah Gununganyar juga sempat tertunda. ”Anggarannya sekitar Rp 150 miliar,” ujarnya kemarin (21/11).

Menurut Iman, anggaran untuk membangun fasilitas kedokteran nuklir tidak berubah. Nilainya sama dengan tahun ini. Namun, karena pandemi Covid-19, megaproyek itu terpaksa harus ditunda. Sebab, sebagian anggaran sudah direalokasikan untuk penanganan virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. ”Memang nilainya cukup besar. Yang mahal adalah alatnya,” katanya.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Anak di Jawa Timur Naik Selama Pandemi Covid-19

Nah, untuk RS di Gununganyar, Iman mengungkapkan memang mengajukan anggaran cukup besar. Targetnya, rumah sakit di kawasan timur itu bisa selesai dalam satu tahun anggaran. Tidak hanya konstruksi bangunannya. Fasilitas yang ada di dalamnya juga ditargetkan bisa tuntas. Baik alat kesehatan (alkes) maupun alat kedokteran (aldok).

Secara terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, program peningkatan layanan kesehatan memang harus tetap diutamakan. Namun, yang juga harus diperhatikan adalah program pemulihan ekonomi. Itu merupakan amanah presiden. ”Secara khusus di dalam PP No 82/2020 menyebutkan bahwa prioritas ke depan adalah pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Di dalam RKA yang baru diselesaikan kemarin, Baktiono melihat banyak program yang sudah disiapkan dalam rangka mendongkrak perekonomian daerah. Salah satunya, usulan pemkot untuk membentuk pansus retribusi parkir tepi jalan dan retribusi parkir khusus. ”Yang di komisi C parkir tepi jalan. Itu dua-duanya usulan pemkot,” kata politikus yang juga ketua Komisi C DPRD Surabaya itu.

• Baca Juga: 96 Pengembang di Kota Surabaya Sudah Serahkan Fasilitas Umum

Politikus PDIP tersebut menilai usulan itu merupakan bentuk upaya untuk mendongkrak pendapatan daerah. Di sisi lain, program pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) juga sudah disiapkan. Termasuk, bantuan dana stimulan untuk pelaku usaha. ”Kalau melihat postur anggarannya, pemkot sudah on the track. Artinya, program pemulihan ekonomi tetap dikedepankan tanpa mengesampingkan program peningkatan layanan kesehatan,” terangnya.

Meski demikian, pihaknya selaku wakil rakyat akan mengawal jalannya program-program yang sudah dianggarkan untuk tahun depan. Aturan dari pemerintah pusat harus menjadi acuannya. ”Yang penting stay on the track. Ini bukan kampanye, tapi kudu sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=Vhn5iR8qr_Q