RS di Surabaya Tambah Kapasitas Ruang Isolasi

JawaPos.com − Menanggapi membeludaknya pasien Covid-19 di rumah sakit di Surabaya hingga melebihi kapasitas, muncul kebijakan untuk menaikkan jumlah ruang rawat. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim Dodo Anondo mengatakan, saat ini peningkatan kapasitas sudah dilakukan di berbagai rumah sakit.

Kebutuhan ruang isolasi khusus (RIK) mendesak untuk ditingkatkan. Saat ini paling tidak setiap rumah sakit sudah menambah kapasitasnya.

Jumlahnya beragam. Namun rata-rata bertambah sekitar 20 persen. ”Tapi ada yang awalnya hanya lima sekarang sudah bertambah dua kali lipatnya,” paparnya.

Penambahan itu, menurut Dodo, terjadi di rumah sakit rujukan dan non rujukan. Dia mencontohkan Rumah Sakit Islam (RSI) di Jalan A Yani, Surabaya, yang menambah 40 RIK. Sementara RS Darmo menambah 5 RIK. Persi Jatim menyebut tidak ada pemaksaan dari pihaknya. ”Niat mereka memang membantu penanganan Covid-19. Apalagi sempat terjadi rumah sakit yang penuh. Dengan penambahan ini, semoga tidak terjadi lagi hal tersebut,” papar mantan direktur utama RSUD dr Soetomo itu.

Menurut dia, pada saat seperti ini, membangun rumah sakit khusus sulit bisa dilakukan. Salah satu faktornya adalah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Karena itu, cara yang paling mungkin adalah penambahan kapasitas. Atau mengalihkan rumah sakit yang sudah ada menjadi rumah sakit khusus Covid-19.

Soal itu, pihaknya sudah mengusulkan RS Husada Utama. Namun, kapasitas di sana terbatas. Maksimal hanya 200 tempat tidur. ”Sudah kami usulkan hal itu dan sekarang sudah digunakan. Saat ini juga sudah terisi 186 pasien positif,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD dr Soetomo dr Dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) berkali-kali menyatakan bahwa sejak kasus dokter residen PPDS positif terdeteksi, langkah pencegahan dimasifkan, terutama di ruang instalasi gawat darurat (IGD) RS. Mulai Senin (22/6), dilakukan penyekatan perawatan pasien biasa dan Covid-19. Hal itu bertujuan untuk mencegah terpaparnya nakes dan warga karena berkerumun.

Dia juga sudah mengarahkan petugas sekuriti untuk menyuruh warga tidak duduk di selasar. ”Saya juga beri imbauan untuk pasien yang tidak gawat lebih baik ke faskes terbawah dulu. Jangan langsung ke rujukan utama,” katanya.

Dokter residen juga diwajibkan untuk melakukan penggantian APD secara berkala dalam sehari kerja. ”Harus ganti tiga kali,” ucap dia.

IGD, lanjut Joni, merupakan kawasan yang sangat rawan karena di sana berkumpul banyak orang. Setiap hari dokter residen PPDS dibuat bergilir untuk mencegah risiko penularan yang tinggi. ”Sistemnya sif-sifan. Begitu yang dilakukan dokter senior selama ini,” tambahnya. Apalagi sejak munculnya kasus positif PPDS, pembimbing melakukan berbagai strategi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Selain melakukan pengawasan di IGD sebagai pintu utama, RSUD dr Soetomo berniat menambah lima RIK dengan total 200 bed untuk memecah jumlah pasien sehingga tidak terjadi penumpukan di area IGD. ”Hal itu tentu saja mengurangi risiko kasus terpaparnya PPDS kan,” ungkap dia. Saat ini baru empat ruangan yang selesai. Sisanya minggu depan.

Joni menerangkan, dokter residen juga mendapatkan insentif dari Kementerian Kesehatan. Sudah ada aturannya. Namun, dia tidak tahu pasti nominal insentif yang diberikan kepada mereka. ”Disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ucap dia.

Insentif sebagai timbal balik dari pengorbanan yang mereka lakukan di rumah sakit. ”Angkanya tak seberapa. Tapi, itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan nasib dokter residen PPDS,” tutur Joni.

Sebagai garda depan dalam penanganan Covid-19, kesiapan alat pelindung diri (APD) PPDS sangat diperhatikan. ”Seperti yang sudah saya bilang, mereka wajib ganti minimal tiga kali sehari. Jika ada operasi, bisa lebih dari itu,” ungkap dia.

Yang kehabisan APD bisa meminta di instalasi farmasi yang tersedia. ”Tidak boleh menerima dari luar. Harus satu pintu,” kata dia. Tujuannya memudahkan pengaturan APD yang masuk dan keluar. Dengan demikian, ada keteraturan.

Joni berharap usaha yang dilakukan RSUD dr Soetomo bisa berjalan dengan baik. Dia juga mengajak masyarakat untuk sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan di mana pun berada. ”Cara lain untuk menurunkan angka persebaran ya masyarakatnya mendukung. Selama dukungan kurang, apalagi tidak ada, mustahil angka Covid-19 menurun. Harus ada upaya semua elemen,” ungkap dia.

Sementara itu, dokter PPDS RSUD dr Soetomo mengaku lebih lega saat bertugas sekarang. Sebab, pembenahan mulai dilakukan. Terutama soal kebutuhan alat pelindung diri (APD).

Salah seorang dokter PPDS, sebut saja Fajar, mengatakan, kini semua petugas di IGD diwajibkan menggunakan APD level 3. Hal itu meliputi hazmat, sarung tangan, masker N95, sepatu bot, hingga kacamata goggle dan face shield. ”Sudah ada pembatasan jam kerja. Hanya empat jam di sana yang memang sesuai dengan standar,” ucapnya.

Selain itu, para PPDS yang menjadi pasien Covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) mendapat perhatian lebih dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga. Salah satunya membantu mencarikan tempat isolasi mandiri untuk mereka. Sebelumnya, mereka harus mencari sendiri fasilitas itu. ”Semoga fasilitas lain segera dibenahi. Salah satunya pengaturan ruang perawatan pasien Covid-19,” ujarnya.

Di sisi lain, perintah Presiden Joko Widodo supaya RS Lapangan di Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, diurus TNI direspons cepat oleh Mabes TNI. Meski belum ada perintah secara tertulis kepada Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II, institusi militer tanah air itu sudah mengambil langkah strategis.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyebutkan, saat ini pihaknya mulai mempersiapkan kebutuhan untuk menambah kemampuan operasional rumah sakit darurat itu. ”TNI sedang menyiapkan personel dan perlengkapan yang diperlukan,” ungkapnya kemarin (23/6).

Jenderal bintang dua TNI-AD itu memastikan perintah dari presiden akan dilaksanakan. ”Dalam waktu dekat,” imbuhnya. Bukan tidak ingin cepat mengeluarkan surat perintah, Sisriadi menyebutkan, ada proses sebelum surat perintah turun.

Sebelum sampai pada tahap tersebut, pihaknya merumuskan secara terperinci rencana pengelolaan rumah sakit darurat itu. ”Siapa harus berbuat apa,” tuturnya. Kogabwilhan II memang menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Walau berbasis di Balikpapan, Kalimantan Timur, Surabaya termasuk satu di antara sembilan provinsi yang masuk wilayah tugas mereka. Mengenai jumlah personel yang akan dikerahkan, Sisriadi belum memberikan detailnya. Hanya, dia menyebut Kogabwilhan II akan mengerahkan kekuatan dan kemampuan dari satuan-satuan TNI di Surabaya dan sekitarnya. Termasuk yang berada di bawah koordinasi Kodam V/Brawijaya dan Komando Aramada II.

Tugas dan tanggung jawab Kogabwilhan II terhadap rumah sakit darurat di Surabaya kurang lebih mirip dengan Kogabwilhan I yang mengurus beberapa rumah sakit darurat di Jakarta dan Kepulauan Riau. Yakni, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet dan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang. ”Jadi, yang akan mengendalikan operasional rumah sakit tersebut adalah Pangkogabwilhan II,” tegas Sisriadi.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc

 

https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0