Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 25 Juli 2019 | 03.29 WIB

Belum Dianggarkan di PAK APBD 2019, Tak Ada Uang buat Flyover Gedangan

SILANG SENGKARUT: Arus lalu lintas di simpang empat Gedangan sering macet karena tingginya volume kendaraan. Pengendara juga tidak disipilin menaati lampu lalu lintas. (Dimas Maulana/Jawa Pos) - Image

SILANG SENGKARUT: Arus lalu lintas di simpang empat Gedangan sering macet karena tingginya volume kendaraan. Pengendara juga tidak disipilin menaati lampu lalu lintas. (Dimas Maulana/Jawa Pos)

JawaPos.com - Jembatan layang (flyover) Gedangan belum segera terwujud. Pembebasan lahan untuk proyek pemecah kemacetan itu batal dimulai pada 2019. Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim belum punya uang.

Pemkab tidak mampu mencukupi seluruh biaya pembebasan lahan yang mencapai Rp 300 miliar. Anggaran itu disampaikan dalam rapat koordinasi kemarin (23/7). Pertemuan tersebut mengundang perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Judi Tetrahastoto menjelaskan, pembebasan lahan dibebankan kepada Pemkab Sidoarjo.

Panjang lahan mencapai 477 meter. Membentang dari Jalan Muncul, Gedangan, hingga ke perbatasan Buduran. Setelah dihitung, kebutuhan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Masalahnya, Jalan Raya Gedangan berstatus jalan nasional. ’’Sehingga kami mengajukan bantuan ke pemerintah pusat,’’ paparnya.

Bagaimana solusinya? Pemerintah pusat membagi tugas. Pembangunan fisik jalan layang dikerjakan pemerintah pusat sendiri, sedangkan pembebasan lahan ditanggung Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim. ’’Persentasenya 30 persen ditanggung pemkab dan 70 persen pemprov,’’ ucapnya.

Photo



Artinya, lanjut Judi, Sidoarjo harus menyiapkan uang Rp 90 miliar dan Pemprov Jatim Rp 210 miliar. Namun, Sidoarjo tidak bisa menyediakan anggaran itu pada 2019. Sebab, pemkab sudah mengajukan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD ke DPRD. ’’Mungkin tahun depan,’’ jelasnya.

Pemprov Jatim juga menyatakan tidak siap tahun ini. Belum ada alokasi anggaran. Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan Bappeda Pemprov Jatim Ahmad Solehan berpendapat, pembebasan lahan seharusnya menjadi tanggungan daerah Sidoarjo. ’’Aturannya memang seperti itu,’’ tuturnya.

Namun, pemprov masih membuka peluang untuk memberikan bantuan. Bentuknya bantuan keuangan khusus (BKK). Kebijakan serupa pernah diberikan pemprov untuk pelebaran akses Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Namun, nominalnya tidak sebesar kebutuhan flyover Gedangan. ’’Kami rapatkan internal dulu,’’ jelasnya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore