Warga Surabaya Keluhkan Sulitnya Reaktivasi BPJS Kesehatan

JawaPos.com - Lili, warga Rungkut, dibuat bingung saat hendak mengantar ibunya yang kakinya bengkak untuk berobat ke salah satu rumah sakit swasta. Sebab, kepesertaan BPJS Kesehatan milik ibunya tidak aktif. Alhasil, pengobatan pun harus tertunda.

Sepekan berlalu, masalah itu belum juga tuntas. Lili sejatinya sudah mengakses aplikasi Pandawa untuk mengaktifkan lagi kepesertaan BPJS Kesehatan ibunya.

Namun, dia diarahkan menghubungi contact center Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Setelah menghubungi contact center dinkes, Lili diminta datang ke puskesmas.

Kamis (11/5) lalu, dia datang ke puskesmas. Sayangnya, masalah itu belum juga klir. ”Oleh puskesmas, saya diminta ke kantor dinkes di Jemursari. Waktu tiba di kantor dinkes, info dari petugas dinkes data ibu saya katanya belum masuk, sama puskesmas belum dilaporkan,” katanya.

Dinkes meminta Lili balik lagi ke puskesmas untuk mengisi form laporan. ”Sampai di puskesmas, ternyata harus menunggu lagi. Saya diarahkan mengurus lewat aplikasi. Sama puskesmas juga tidak diminta mengisi form,” ujarnya.

Hingga Senin (15/5) sore, kepesertaan milik ibu Lili belum aktif. Agenda kontrol ke RS pun harus tertunda dan baru dijadwalkan pada 22 Mei. Dari pantauan Jawa Pos, ada sejumlah warga yang menghadapi persoalan seperti Lili.

Warga berharap proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan itu dipermudah. Tidak ada yang dilempar dari satu tempat ke tempat lain. Sebab, fasilitas tersebut dibutuhkan orang yang sedang dan akan menjalani perawatan.

Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina menjamin warga Surabaya yang BPJS Kesehatan-nya nonaktif bisa mengaktifkan lagi di faskes. Mereka tidak perlu datang ke kantor dinkes. Sebab, setiap faskes sudah dilengkapi aplikasi aktivasi.

”Kami sudah mengimbau faskes untuk mendaftarkan kembali pasien yang BPJS Kesehatan-nya nonaktif. Seperti janji Pemkot Surabaya, masyarakat tidak perlu khawatir biaya ketika berobat, cukup KTP saja sudah bisa dilayani,” ujarnya, Senin.

Penonaktifan 239.363 peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung Kementerian Sosial (Kemensos) lewat program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) membuat warga khawatir. Banyak yang datang ke faskes untuk memastikan kepesertaannya.

”Dalam proses ini, kami prioritaskan dulu warga yang membutuhkan layanan BPJS untuk berobat,” jelasnya.

Nanik menambahkan, data warga yang telah dikeluarkan dari peserta PBI JK tidak bisa langsung diaktifkan. Sebab, pemerintah menilai mereka tidak lagi masuk kategori warga miskin.

Ada warga yang sudah mampu membayar BPJS, ada pula yang sudah bekerja sehingga BPJS-nya ditanggung tempat kerjanya. ”Nah, data ini perlu diverifikasi faktual lagi sehingga mana saja yang butuh bisa terlihat,” kata Nanik.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, pengeluaran data peserta PBI JK merupakan hasil sinkronisasi dengan data kemiskinan Pemkot Surabaya.

”Sebanyak 239.363 jiwa ini tidak serta-merta mengurangi jatah PBI JK dari Kemenkos. Nama yang dikeluarkan kami ganti dengan nama-nama baru yang sesuai dengan kriteria Kemensos. Ada 132.515 nama yang sudah kami setor ke Kemensos sebagai ganti dari nama yang dikeluarkan tadi,” kata Anna.