Demo Tolak UU TNI di Surabaya Ricuh, Warganet Perdebatkan Tuntutan Tarik Militer dari Papua

JawaPos.com - Meski telah berlalu, ricuhnya demo Tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Senin (24/3) kemarin, masih menjadi perbincangan hangat dan memenuhi linimasa di dunia maya. 

Tidak hanya foto dan video ketegangan antara pendemo dan aparat penegak hukum, tuntutan yang dibawa oleh massa aksi UU TNI di Surabaya turut disorot warganet, seperti yang terjadi di media sosial X. 

Diketahui, ada 8 tuntutan yang dibawa, yakni Tolak Revisi UU TNI; Tolak Perluasan Fungsi TNI dalam Ranah Sipil; Tolak Penambahan Kewenangan TNI dalam Ranah Operasi Militer Selain Perang, Terutama Di Ranah Siber. 

Kemudian Bubarkan Komando Teritorial; Tarik Seluruh Militer Dari Tanah Papua, Kembalikan TNI ke Barak, Revisi Undang-undang Peradilan Militer Untuk Menghapus Impunitas Di Tubuh TNI, dan Copot TNI Aktif di Jabatan Sipil. 

Dari delapan tuntutan yang dibawa massa aksi UU TNI di Surabaya, tuntutan nomor lima, yakni Tarik Seluruh Militer Dari Tanah Papua, diperdebatkan oleh warganet. 

"Nomor 5 tidak perlu. Please," tulis akun X @IlyakovCrypto dalam kolom komentar unggahan @neVerAlonely berisikan informasi Aksi Tolak UU TNI di Surabaya. Termasuk tuntutan yang dibawa. 

Tak hanya itu, kolom komentar di unggahan informasi Aksi Tolak UU TNI di Surabaya yang dibagikan akun X @NenkMonica, juga dipenuhi protes dan kritik warganet. 

"Yang nomor 5 adalah permintaan yang konyol (TNI ditarik dari Papua), terus kalian apakah siap untuk menggantikan dan berhadapan dengan KKB," tulis akun X @Beto081299. 

Warganet lain, "Kenapa harus tarik Militer dari tanah Papua...???? Alasannya...? Selama ini kita semua tau bahwa Papua OPM ini ingin memerdekakan diri. Lalu kenapa poin ke-5 diharuskan menarik Militer Dari Papua," tulis akun X @JonhanMonroe. 

Terpisah, Koordinator KontraS Surabaya, Fathul Khoir menanggapi kritik hingga tudingan dari warganet dengan santai. Itu sudah biasa, kemungkinan buzzer saja," tuturnya kepada JawaPos.com, Selasa (25/3). 

Fathul menuturkan bahwa poin 5 tuntutan Aksi Tolak UU TNI di Kota Surabaya, bukan tanpa alasan. Ia menilai selama ini, keberadaan tentara di bumi Cenderawasih justru menimbulkan dampak traumatik bagi warga Papua. 

"Karena itu, penyelesaian masalah di Papua ini tidak bisa dengan mengandalkan cara-cara militeristik, tetapi harus menggunakan pendekatan dialogis," tukas Koordinator KontraS Surabaya.