Masih Bergantung pada Subsidi APBD, Dewan nilai Bus Trans Jatim Beri Banyak Manfaat Ekonomi di Jawa Timur

JawaPos.com – Pendapatan asli daerah (PAD) dari Bus Trans Jatim hingga saat ini belum mampu menutupi subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.

Meski demikian, kehadiran layanan ini tetap menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyoroti tingginya tingkat keterisian penumpang di setiap koridor. Seluruh koridor yang disediakan selalu tinggi peminat. 

"ini bisa terlihat dari jumlah load factor masing-masing koridor. Bahkan untuk yang luxury bus yang tidak disubsidi saja, juga selalu penuh penumpangnya," ujarnya, sebagaimana yang dikutip dari Radar Surabaya, Senin (24/3).

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan transportasi publik semakin meningkat di tengah masyarakat Jatim. Karena itu, menurut dia, Bus Trans Jatim sudah memberikan banyak manfaat.

Mulai dari meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat, hingga mengurangi dampak pemanasan global dengan mendorong penggunaan transportasi publik, sehingga mengurangi kendaraan pribadi di jalan.

Saat ini, sudah sekitar Rp 170 miliar dari APBD Jawa Timur yang dialokasikan untuk mendukung operasional lima koridor Bus Trans Jatim. 

Meskipun belum bisa sepenuhnya menutup biaya operasional, layanan ini sudah mulai menyumbang PAD melalui sistem pembayaran elektronik (taping) serta iklan di dalam bus dan halte.

Ke depan, DPRD Jatim juga mendorong penambahan lima koridor baru di luar wilayah Gerbang Kertasusila. 

Dari evaluasi yang dilakukan, keberadaan Bus Trans Jatim memiliki efek berganda (multiplier effect). Seperti mengurangi kemacetan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar jalur bus.

Terkait rencana peluncuran koridor VI dan VII, Abdul Halim mengaku belum dapat memastikan dampaknya terhadap efisiensi anggaran. Namun pihaknya tetap mendorong realisasi program tersebut jika memungkinkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengungkapkan target untuk mengembalikan minimal 50 persen subsidi APBD melalui pendapatan dari Bus Trans Jatim. 

Saat ini, layanan Trans Jatim telah menyumbang PAD sebesar Rp 18 miliar. Termasuk Rp 1,5 miliar dari iklan halte. 

Jika ketergantungan masyarakat terhadap transportasi publik semakin meningkat, pendapatan ini diproyeksikan terus bertambah.

Untuk mengurangi ketergantungan pada APBD, Nyono berharap ke depan Bus Trans Jatim dapat dikelola oleh badan usaha, termasuk dari sektor swasta, agar pengelolaan bisa lebih fleksibel dan berkelanjutan.