Anggaran Program Makan Makan Bergizi Gratis di Surabaya Butuh Rp 1,1 Triliun untuk 400 ribu siswa SD dan SMP

JawaPos.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya diperkirakan tembus Rp 1,1 triliun. Dana sebanyak itu disiapkan untuk memberikan makanan siap santap bagi hampir 400 ribu siswa SD dan SMP se-Surabaya. Kebutuhan anggaran tersebut mulai dibahas antara pemkot dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.

Anggota Banggar DPRD Surabaya Tubagus Lukman Amin mengatakan, pembahasan awal soal kebutuhan anggaran sudah dilakukan Banggar DPRD Surabaya dan Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemkot Surabaya.

Dari hitungan kasar, anggaran untuk MBG cukup fantastis. Mencapai Rp 1,1 triliun atau 9 persen dari APBD Surabaya 2025. Dialokasikan Rp 15 ribu per anak selama hari efektif sekolah.

Namun, Bagus menyebut sumber anggaran utama program MBG itu belum final. Berdasar konsultasi DPRD Surabaya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggaran sebesar itu sepenuhnya dibebankan ke kas daerah Surabaya.

Namun, seiring berjalannya waktu ada perubahan, anggaran tidak hanya dari APBD kota. Namun, juga dari APBD Pemprov Jatim dan APBN. Anggaran tersebut akan disesuaikan dengan porsi di setiap daerah.

”Untuk besarannya berapa, belum ada petunjuk teknis, tapi kemungkinan anggaran paling besar dari Pemkot Surabaya nanti,” kata ketua Fraksi PKB itu.

Dewan Minta Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

Banggar juga bakal menyiapkan mekanisme untuk penyediaan anggaran itu. Salah satunya adalah pelaksanaan mekanisme mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK). ”Namun, MPAK bisa dilaksanakan jika kondisinya darurat. Nah, nanti seperti apa dijadwalkan di pembahasan berikutnya,’’ jelas Bagus.

Meski belum ada juknis pasti, anggota Komisi A DPRD Surabaya itu meminta agar Pemkot Surabaya bisa menyiapkan langkah strategis. Tujuannya, penganggaran MBG ke depan tidak menyenggol kebutuhan mandatory spending, yakni pendidikan. Dia menegaskan, pos anggaran itu tidak boleh diutak-atik.

Dia khawatir jika anggaran pendidikan berubah, tujuan untuk memajukan pendidikan dengan adanya MBG itu malah tidak tercapai. Opsi alternatif untuk penganggaran harus dipikirkan betul.

”Bisa kita lihat bersama pembangunan infrastruktur di Surabaya hampir merata. Mungkin nanti bisa digeser. Karena ini program nasional yang harus dijalankan,’’ katanya. Opsi Penyediaan Mandiri oleh Sekolah

Ketua Fraksi PKS Cahyo Siswo Utomo meminta Pemkot Surabaya untuk menyiapkan data detail penerima MBG. Utamanya sekolah swasta, mana kira-kira yang tidak perlu menerima manfaat program. Sebab, banyak sekolah swasta yang rate biaya pendidikannya tinggi.

”Yang seperti ini tentu saja tidak perlu menerima MBG. Namun, tetap ada MBG secara mandiri oleh sekolah karena ini program nasional,” katanya.

Dia juga meminta data untuk sekolah swasta yang menerima siswa dari keluarga miskin (gamis) dan siswa umum. Jangan sampai sekolah swasta yang kategori sedang itu terlewati program MBG. ”Sekolah yang tarifnya magak ini perlu diperhatikan. Ada siswa gamis, tapi ada juga siswa yang mampu,’’ paparnya.

Dispendik Siapkan Data Penerima