Dorong Budaya Inovasi Bagi Pemangku Kepentingan di Daerah

JawaPos.com - Budaya inovasi di daerah belum kuat, terutama di antara kalangan pemangku kepentingan. Tantangan itu sangat disadari oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo.

Menurut dia, ada tantangan dalam pengembangan inovasi di Indonesia. Ada tiga persoalan utama yang masih dihadapi. Selain budaya inovasi di antara kalangan pemangku kepentingan, ada juga keterbatasan pendanaan inovasi dan lemahnya hilirisasi inovasi.

"Syukurnya bulan Januari kemarin (2026) Bapak Presiden telah menambahkan alokasi anggaran untuk meningkatkan pengembangan inovasi. Harapannya ini nanti akan berdampak baik terhadap iklim inovasi kita ke depannya," ujar Yusharto di Mojokerto, Selasa (19/5).

Yusharto berbicara saat menyampaikan materi pada kegiatan Strategi Penguatan Kebijakan dan Sinergi Inovasi Daerah Kota Mojokerto di Pendopo Sabha Kridatama.

Baca Juga:Tiongkok Masuk Jalur Cepat Inovasi BCI, Terobosan Awal Mengarah ke Terapi dan Rehabilitasi

Menurut dia, inovasi tidak dapat berkembang secara optimal tanpa sinergi antarpemangku kepentingan.

Sebagaimana diketahui, inovasi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Kita bekerja berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 terutama di mana pemerintah daerah melaksanakan inovasi daerah dan dilaporkan pada pemerintah pusat,” ujar Yusharto.

Penilaian inovasi daerah yang dilakukan Kemendagri bukan hanya ditujukan kepada daerah berprestasi, tetapi juga untuk memetakan posisi relatif seluruh daerah di Indonesia dalam pengembangan inovasi. 

Dengan demikian, pemerintah dapat melihat keunggulan masing-masing daerah sekaligus melakukan analisis terhadap perkembangan inovasi secara nasional.