PDIP Surabaya Usulkan Perda untuk Perlindungan 17.620 Guru

JawaPos.com–PDIP Surabaya mengusulkan peraturan daerah (Perda) untuk memberikan perlindungan bagi 17.620 guru di wilayah Surabaya. Usul ini diajukan Wakil Sekretaris PDIP Surabaya Achmad Hidayat, yang menyerahkan artikel ilmiah terkait kepada Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.

”Perda ini akan menjadi payung hukum penting bagi para guru yang kerap menghadapi tantangan hukum saat menjalankan tugasnya,” ujar Achmad.

Menurut data, Surabaya memiliki 5.756 guru SD negeri dan 2.815 guru SMP negeri, sedangkan di sekolah swasta terdapat 5.564 guru SD dan 3.485 guru SMP. Usul perda itu untuk memberikan perlindungan menyeluruh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yang mencakup jenjang pendidikan SD dan SMP.

”Guru harus merasa aman dalam mendidik, tanpa rasa khawatir akan kriminalisasi,” tambah Achmad Hidayat. 

Kasus kriminalisasi guru yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Seperti di Konawe, Sidoarjo, dan Rejang Lebong, menyoroti pentingnya regulasi perlindungan yang lebih relevan di tingkat daerah. Salah satu kasus terbaru di Konawe melibatkan seorang guru yang dilaporkan orang tua siswa setelah memberikan tindakan disiplin.

”Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk kebijakan perlindungan yang lebih spesifik di tingkat daerah,” kata Achmad.

PDIP Surabaya menilai perda dapat mengakomodasi kebutuhan sosial dan budaya setempat, dengan memberikan prosedur pelaporan yang mudah dan pendampingan hukum yang jelas bagi guru.

Selain itu, dinas pendidikan di daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi mediasi antara guru dan orang tua untuk mencegah potensi kriminalisasi akibat kesalahpahaman.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menanggapi positif usul Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Guru yang diajukan PDIP Surabaya. Perda itu diharapkan memberikan payung hukum bagi 17.620 guru di Surabaya, yang kerap menghadapi risiko kriminalisasi saat menjalankan tugas mendidik.

”Perlindungan terhadap guru adalah kewajiban kita bersama, dan ini adalah langkah nyata untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan aman,” kata Adi.

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan berjuang memasukkan usul ini dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Surabaya. Usul perda ini mencuat setelah sejumlah kasus kriminalisasi guru di berbagai daerah, termasuk Konawe, menyoroti pentingnya regulasi perlindungan di tingkat lokal.

Adi menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh agar Perda tersebut dapat segera terwujud dan diimplementasikan.

”Kami di DPRD Surabaya akan bekerja keras mengawal usulan ini agar segera masuk dalam Prolegda. Guru harus merasa aman dan didukung saat menjalankan perannya,” tandas Adi.