Upaya Adaptasi Divisi Humas Kemenkeu di Tengah Disrupsi Informasi

JawaPos.com - Hubungan masyarakat (humas) mendapatkan tantangan besar di era digitalisasi tanah air. Salah satunya, makin kencangnya disrupsi informasi sehingga banyak opini yang tak terbentung di dunia maya. Divisi kehumasan di berbagai lembaga dalam naungan Kementerian Kemenkeu pun mencoba memahami strategi kehumasan baru untuk menghadapi tantangan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan, tantangan di era digitalisasi sudah pasti dialami hampir seluruh lembaga. Dengan adanya akses ke platform media sosial digital, arus informasi sangat kencang tanpa adanya prosedur pengecekan fakta yang cukup.

''Sekarang ini, hampir semua orang berperan sebagai media. Karena itu, hampir semua lembaga, termasuk kemenkeu, menghadapi disrupsi informasi,'' jelasnya.

Dengan terbukanya akses informasi dari dan untuk semua masyarakat, alur informasi memang rentan dipenuhi dengan misnformasi dan disinformasi. Sedangkan, humas lembaga di isu yang terkait terkadang kesulitan untuk memerangi arus tersebut. Atau bahkan sekedar untuk melakukan klarifikasi.

Salah satu kesulitan bagi pegawai humas adalah bagaimana membumikan bahasa. Sebagai pegawai di lembaga yang mengurus pajak, bea cukai, dan kebijakan keuangan lainnya, terkadang penyampaian humas terlalu teknis. Sehingga, pesan yang diberikan kepada masyarakat luas seringkali tak sampai atau bahkan menghasilkan salah paham.

''Saya sendiri yang sudah bekerja puluhan tahun di Kemenkeu saja kadang tak mengerti saat ada kebijakan lembaga. Apalagi, orang-orang di luar sana,'' jelasnya.

Dia mengatakan, acara kelas jurnalistik itu diharapkan bakal memberi ilmu sekaligus sarana silaturahmi antar lembaga di bawah Kemenkeu. Baik antara pusat dan perwakilan daerah maupun antar daerah sendiri. Sehingga, Kemenkeu bisa menghadapi isu-isu kehumasan dengan lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Sigit Dana Joyo mengatakan, permasalahan di Kemenkeu justru terjadi karena banyak pegawai yang pintar. Hal tersebut membuat waktu diskusi di saat situasinya sebenarnya sederhana.

''Saya sering bertanya, kalau ada dua sekoci dan satu isinya lima orang pandai sedangkan yang lainnya hanya satu orang pandai dan empat orang biasa, siapa yang paling cepat selamat? Kebanyakan jawaban yang saya dapatkan justru di sekoci yang hanya satu orang pandai karena mereka bakal langsung bertindak,'' jelasnya.

Dia menegaskan, 90 persen masyarakat punya pendidikan SMA ke bawah. Karena itu, humas harus mencocokkan pesan mereka agar bisa dimengerti dan diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran Ibnu Yunianto mengatakan, humas memang harus belajar untuk fleksibel dalam menyampaikan pesan. Pasalnya, setiap medium penyaluran informasi punya aturan tersendiri. Mulai dari media sosial, koran, radio, TV, sampai media siber.

Baca Juga: Jungkook BTS Bersinar di Posisi 10 Besar Chart Global IFPI dengan Lagu 'Seven', Bersaing dengan Taylor Swift dan SZA

''Kalau misalnya pesan humas bisa dimengerti oleh siswa SMA. Seharusnya, pesan itu bisa dimengerti secara universal,'' jelasnya.

Dia pun berpesan agar humas bisa memfilter pesan ke masyarakat. Sebab, informasi yang terlalu rumit akhirnya bisa mengaburkan pesan. Seharusnya, humas bisa menyampaikan pesan yang penting lalu menambahkan informasi-informasi terkait.