Pemkot Surabaya Bina Anak di Bawah Umur Terlibat Praktik Prostitusi

JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya memberikan pembinaan terhadap dua anak perempuan di bawah umur berinisial N dan A. Keduanya diduga terlibat praktik prostitusi dan pengamen jalanan yang terjaring operasi petugas Satpol PP beberapa bulan lalu.

”Saat ini, anak tersebut diberikan pendampingan secara psikologis di Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (17/12).

Armuji mengatakan, setelah mendapatkan informasi terkait hal itu, langsung menemui N dan A di Liponsos keputih pada Jumat (16/12) sore. Anak berinisial N dan A yang terjaring operasi satpol PP Surabaya beberapa bulan lalu salah satunya di kawasan makam Kembang Kuning ditengarai terlibat dalam praktik prostitusi. N dan A adalah anak di bawah 17 tahun yang sekarang telah dilakukan pembinaan di Liponsos Keputih.

Dia menjelaskan, latar belakang permasalahan dua anak itu berbeda. N yang ditinggal kedua orang tuanya karena meninggal dunia dan diajak perempuan tidak dikenal dari Bungurasih ke Kembang Kuning. Sedangkan A dipekerjakan sebagai prostitusi juga pengamen jalanan.

Armuji mengatakan, Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan pendataan, selanjutnya dilakukan koordinasi lintas sektor untuk mencegah agar kejadian serupa terulang kembali. ”Apapun alasannya tidak dibenarkan melakukan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku, Pemkot Surabaya banyak memberikan dukungan terhadap anak usia sekolah agar bisa mengenyam pendidikan di antaranya melalui pendidikan gratis,” ujar Armuji.

Selain itu, dia juga memerintahkan agar diberikan pelatihan keterampilan bagi N dan A, sehingga memiliki bekal untuk bertahan hidup. Beberapa jenis pelatihan di antaranya menjahit, membuat kue, hingga kursus-kursus singkat bekerja sama dengan berbagai pihak.

”Pemkot selalu ada, kami tidak bisa menghindar. Namun kejadian ini mengingatkan kami semua untuk senantiasa meningkatkan kepedulian di sekitar kita,” tutur Armuji.

Wakil wali kota mengimbau agar camat dan lurah mendata warga yang putus sekolah untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, perlu dilakukan klasifikasi penyebab putus sekolah karena biaya atau memang kemauan sendiri.

”Dengan data yang valid, Pemkot Surabaya mampu merumuskan langkah yang tepat,” ucap Armuji.

Selain itu, dia juga memastikan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Surabaya selama ini sudah sesuai jalur. Rata-rata PMKS di Liponsos Keputih didominasi warga luar Kota Surabaya.