Sejumlah Pejabat Pemkab Sidoarjo Diperiksa KPK soal Lelang Bandeng

JawaPos.com- Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Jumat (18/3), mereka dipanggil ke Mapolresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai malam.

Kabarnya, mereka diperiksa terkait lelang bandeng yang digelar tiap tahun di Sidoarjo. Yang terlihat datang ke Mapolresta Sidoarjo, antara lain, mantan Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sulaksono, dan Kepala Dinas Perikanan Bachruni Aryawan.

Selain itu, ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Ainun Amalia. Achmad Amir Aslichin, anggota DPRD Jatim sekaligus anak mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, juga terlihat.

Lalu, tampak pula mantan ajudan bupati Novianto Koesno, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati, serta Kepala Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sutarti. Mereka diperiksa pada waktu berbeda-beda.

Sulaksono, misalnya. Pejabat yang baru pensiun 1 Maret lalu itu mengaku diperiksa sejak pukul 14.00. Sekitar satu jam kemudian, pemeriksaan berakhir. Saat ditanya tentang materi pemeriksaan itu, dia menjawab berkaitan dengan bupati Sidoarjo sebelumnya, yakni Saiful Ilah. ’’Terkait lelang bandeng,’’ ungkapnya singkat.

Sulaksono menjawab tidak tahu. Sebab, dia tidak ikut mengurusinya. Selain Sulaksono, beberapa pejabat lain juga terbilang irit bicara. Termasuk Amir Aslichin. Bahkan, beberapa pejabat langsung bergegas pergi setelah menjalani pemeriksaan.

Bachruni Aryawan membenarkan bahwa pemeriksaan itu terkait lelang bandeng. Dia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan acara lelang bandeng kawak atau lelang bandeng ukuran jumbo di Sidoarjo. Yakni, lelang pada 2016, 2017, dan 2019. Dia mengaku tidak tahu kenapa lelang 2018 tidak ikut ditanyakan. ’’Yang utama lelang 2019,’’ katanya.

Dia diminta menjelaskan untuk apa uang hasil lelang bandeng tersebut. ’’Saya hanya melaksanakan lelang bandeng. Peruntukan bergantung bupati. Saya tidak punya kewenangan untuk itu,’’ katanya.

Bachruni menyebut semua uang yang masuk tercatat. ’’Kadang-kadang masuk ke BPKAD direkap. Uangnya masih ada di BPR Delta Artha dan Bank Jatim,’’ jelasnya.

Namun, saat ditanya jumlah uang tersebut, dia mengaku tidak tahu pasti. Bisa jadi sekitar Rp 2 miliar. Sebab, menurut dia, hasil lelang bandeng berbeda dengan uang yang didapat.

Bachruni mencontohkan, pada 2019 lelang bandeng digelar dua kali. Nah, saat pelaksanaan pertama, uang yang didapat mencapai Rp 700 juta. Namun, ternyata riilnya hanya Rp 400 juta. Yang kedua, dapat Rp 1,4 miliar. ’’Dapat Rp 1,4 miliar, tapi riilnya yang masuk Rp 800 juta,’’ ujarnya.

Bachruni menyebut, ternyata tidak semua penyumbang dalam lelang bandeng kawak di Sidoarjo itu benar-benar membayar uang lelang. Itulah yang membuat nilai yang didapat sebenarnya berbeda dengan jumlah yang disampaikan saat proses lelang. ’’Hanya gaungnya thok yang gede,’’ ujarnya.

Nah, dia mengatakan, KPK ingin mengetahui alasan kalangan pengembang atau pengusaha mau menyumbang lelang bandeng tersebut. ’’Saya sampaikan, dalam lelang bandeng tidak pernah ada namanya yang bersangkutan nyumbang untuk apa-apa, tapi untuk pembangunan Sidoarjo,’’ jelasnya.

Dia menambahkan, lelang tersebut diadakan untuk kegiatan sosial. ’’Saya sempat ngomong, kalau ini sifatnya sosial, apa salah? Dipakai kegiatan sosial, misalnya setiap Maulud Nabi,’’ katanya. Di akhir, Bachruni juga mengaku dimintai rekening pribadinya. ’’Senin saya sampaikan,’’ ujarnya.

Di Sidoarjo, program lelang bandeng kawak itu digelar tiap tahun. Program tersebut melelang bandeng berukuran besar dari para petambak di Sidoarjo. Setiap yang ikut dan memenangkan lelang sesuai penawaran, artinya mereka membayarkan uang sesuai penawaran itu.