Gelontorkan 2,7 Juta Liter, Semoga Migor di Jatim Tak Lagi Langka

JawaPos.com – Sejumlah solusi sudah dilakoni untuk mengatasi problem pelik kelangkaan dan mahalnya minyak goreng (migor). Namun, usaha itu tak juga berhasil. Kini sebuah ”jurus” baru tengah dilakukan Pemprov Jawa Timur (Jatim).

Bersama Asosiasi Pengusaha Pengemas Minyak Goreng Indonesia (APPMGI) dan PT RNI Group (Persero), pemprov mendistribusikan 2,7 juta liter migor (atau sekitar 2.430 ton). Program tersebut diluncurkan pada Sabtu (5/3) lalu di Gedung Negara Grahadi. Minggu (6/3) jutaan liter migor itu mulai didistribusikan.

Berdasar rencana awal, ada 116 pasar di 38 kabupaten/kota se-Jatim plus sejumlah titik lain yang jadi target sasaran. ”Melalui ikhtiar distribusi 2,7 juta liter dari RNI dan APPMGI ini, semoga kelangkaan dan mahalnya migor bisa teratasi,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Harapan tersebut bukan tanpa perhitungan. Sebab, kata Khofifah, kuota yang didistribusikan pemprov belum termasuk suplai harian migor di seluruh wilayah Jatim. Dalam sebulan, ada 63 ribu ton yang terdistribusi. Di sisi lain, kebutuhan rata-rata migor di provinsi ini sebanyak 59 ribu ton per bulan. Logikanya, stok minyak bakal berlebih.

Khofifah menambahkan, distribusi migor hasil kerja sama tersebut digelar bertahap. Saat ini sebagian sedang dalam proses pengemasan. Jika selesai, seluruh stok itu akan dikirim ke 38 kabupaten/kota di Jatim.

Bulan ini pula Jatim juga bakal menerima 4 ribu ton minyak goreng dalam bentuk kemasan. Nantinya barang tersebut akan langsung didistribusikan ke pasar. ”Rencananya, pada 9 Maret barang tersebut akan datang,” ungkapnya.

Mantan menteri sosial itu menegaskan, migor bukan komoditas impor. Sehingga, logikanya, stok yang tersedia lebih dari cukup. Hanya, pada proses distribusi ada kendala.

Karena itu, untuk kali kesekian, tokoh yang juga ketua umum PP Muslimat NU tersebut kembali mengimbau kepada produsen dan distributor migor untuk tidak ”bermain” di tengah situasi ini. ”Saya selalu meminta kepada produsen dan distributor untuk tidak menahan migor,” tegasnya.

Selain menggelontorkan 2,7 liter migor, pemprov tetap menggelar operasi pasar (OP) di berbagai daerah. Seperti kemarin, operasi tersebut berlangsung di UPT Bapenda Jatim, Kraksaan, Probolinggo. Konsepnya sama. Setiap warga dibatasi pembelian maksimal 2 liter dengan harga Rp 25 ribu.

Stimulan untuk Petani Kedelai di 8 Daerah

SOLUSI baru juga segera digulirkan untuk mengatasi problem kelangkaan kedelai yang kerap terjadi. Pemprov meluncurkan program stimulan bagi para petani komoditas tersebut. Targetnya, produksi bisa bertambah.

Tahap awal, program stimulan itu diluncurkan di sentra produksi kedelai di Jatim. Yakni, Kabupaten Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, Mojokerto, Pasuruan, Nganjuk, Trenggalek, dan Blitar.

Lewat program tersebut, para petani mendapat paket bantuan berupa benih kedelai, pupuk NPK nonsubsidi, pupuk hayati, hingga pestisida. Stimulan itu diperkirakan untuk 11 ribu hektare lahan kedelai. ’’Rencananya, distribusi stimulan kedelai dimulai bulan ini. Diprioritaskan ke daerah dengan sentra penanaman kedelai,’’ ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim Hadi Sulistyo.

Diharapkan, paket komplet yang ditawarkan pemerintah mampu menarik minat para petani untuk menanam kedelai, selain komoditas prioritas seperti padi dan jagung. ’’Sehingga kapasitas produksi makin bertambah,’’ ucapnya.

Awal Maret lalu, DPKP telah membahas rencana tersebut dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo). ’’Mereka menyambut baik soal ini,’’ jelasnya.

Hadi optimistis program itu bisa jadi solusi. Sebab, selain menambah kapasitas produksi, stimulan tersebut bisa jadi peluang bagi petani. Pasalnya, kualitas kedelai lokal dan impor tak jauh berbeda. ’’Saat ini harga kedelai impor sudah mencapai Rp 12 ribu. Tentu kedelai lokal bisa di bawah itu. Ini bisa jadi peluang,’’ katanya.