Tahun Depan, 13 Ribu Siswa SMA/SMK Surabaya Dapat Bantuan

JawaPos.com–Mulai 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan bantuan kepada siswa SMA/SMK. Total terdapat 13.515 siswa yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memastikan, rencana itu sudah dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kota Surabaya, Rabu (6/10). Rapat itu membahas finalisasi dan perangkaan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD TA 2022.

”Usul sudah dibahas beberapa tahun lalu, kemudian diangkat lagi dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2022,” kata Adi Sutarwijono, Kamis (7/10).

Dia memastikan, beasiswa tersebut total senilai Rp 47 miliar. Rinciannya, Rp 47.780.339.650 itu dalam anggaran belanja untuk beasiswa siswa SMA/SMK yang keluarganya masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan tersebut direalisasikan dalam bentuk seragam dan bantuan SPP.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, beasiswa puluhan miliar tersebut diberikan langsung ke siswa. Bukan ke sekolah. Sehingga, tidak masalah jika SMA/SMK sebetulnya masuk ranah kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

”Beasiswa akan diberikan kepada 13.515 siswa dan dikelola Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (sesuai numenklatur SOTK baru). Kami berharap dengan ploting anggaran itu, tahun depan siswa-siswa SMA/SMK yang MBR sudah menikmati intervensi kebijakan pemkot,” beber Adi Sutarwijono.

Adi Sutarwijono menegaskan, DPRD Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Termasuk tingkat SMA/SMK. Dia berharap tidak ada anak-anak putus sekolah di Kota Surabaya.

Beberapa waktu lalu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim mendulang laporan anak putus sekolah sebanyak 34 kasus. Berdasar data yang diterima Jawa Pos, mulai Januari hingga September, dari total 34 anak yang putus sekolah di Jatim, 23 kasus terdapat di Surabaya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Soepomo mengatakan, sinkronisasi terkait dengan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dilakukan secara optimal. Siswa penerima bantuan sekolah diprioritaskan dari warga ekonomi lemah.

”Dari data MBR itu sudah menyediakan lengkap kriteria masyarakat yang ekonominya kurang,” ujar Soepomo.

Mantan Kadinsos itu menegaskan, penerima harus benar-benar dari kalangan yang membutuhkan. Karena itu, nanti ada sinergi dengan dinas sosial (dinsos) terkait kebutuhan data. Penerima bukan dari kalangan siswa sekolah negeri saja. SMA swasta pun berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

”Semua nanti dapat. Yang penting kondisinya sesuai. Lalu, tercatat sebagai warga Surabaya. Bantuan ini memang sasarannya untuk membantu kesejahteraan anak-anak kita,” ucap Soepomo.