Komisi C DPRD Surabaya Soroti Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Jauh dari Target

JawaPos.com–DPRD Surabaya disibukkan dengan pembahasan perubahan APBD 2023 bersama tim TAPD dan dinas-dinas terkait. Nah, salah satunya adalah Komisi C DPRD Surabaya.

Ketua Komisi C Baktiono mengatakan, ada yang disorot dalam pembahasan perubahan anggaran untuk Dinas Perhubungan. Yakni, retribusi parkir tepi jalan.

Komisi C DPRD Surabaya merumuskan empat kesimpulan dari rapat bersama Dinas Perhubungan dan TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah) Pemkot Surabaya.

Berdasar hasil survei dari kajian Prof Badri Munir Sukoco SE MBA PhD dari Universitas Airlangga, Pemkot Surabaya bisa mendulang pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan hingga Rp 1,2 T per tahun. Itu artinya, kata Baktiono, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp 100 miliar per bulan.

”Kami Komisi C DPRD Surabaya sepakat akan kajian itu, dan termasuk dari saudara Agus TAPD yang memaparkan kajian bersama timnya. Jika per tahun, Pemkot Surabaya seharusnya bisa menerima pendapatan dari parkir tepi jalan hingga Rp 80 miliar. Namun, Agus hanya mengambil 70 persen dari hasil kajian,” papar Baktiono. 

Pria yang juga menjadi Sekretaris DPC PDIP Surabaya itu menyatakan, pihaknya mengusulkan agar Prof Badri dan Agus dijadikan Kepala Dinas Perhubungan Surabaya.

”Jika keduanya tidak bisa memenuhi hasil kajian itu, keduanya harus dikembalikan ke instansi terkait dan tak diberikan jabatan,” tegas Baktiono.

”Apabila keduanya tidak berhasil merealisasikan kajian itu, Wali Kota Surabaya harus mengembalikan Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya kembali,” tambah Baktiono.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu menilai semakin tinggi pendapatan yang diraup, berdampak positif ke depannya. Salah satunya untuk tunjungan kinerja.