Pemkot Surabaya Tutup 1 Kedai Kopi, Beri Surat Teguran 13 Warung Kopi

JawaPos.com − Hingga kemarin, Selasa (15/9) Kecamatan Sukomanunggal terus mendata jumlah warkop dan kedai kopi yang tersebar di enam kelurahan. Yakni, Simomulyo, Simomulyo Baru, Sukomanunggal, Sonokwijenan, Tanjungsari, dan Putat Gede.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui data warkop dan kedai kopi di Kecamatan Sukomanunggal yang belum mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUP). Camat Sukomanunggal La Kolli mengatakan, pemilik usaha yang ber-KTP Surabaya diminta segera mengurus SIUP.

Menurut dia, permintaan itu bukan tanpa sebab. Pria kelahiran Papua tersebut mengungkapkan, dengan mengantongi SIUP, pemkot akan lebih mudah mengawasi aktivitas di lokasi usaha. ”Jadi, bukan memberatkan pelaku usaha,” terang La Kolli kemarin.

Pada masa pandemi seperti ini, lanjut dia, pemkot jelas akan melakukan pengawasan dan pembinaan dengan ketat. Salah satunya memantau penerapan protokol kesehatan di lokasi usaha, baik itu warkop maupun kedai kopi. Pemakaian masker misalnya.

Pengurusan SIUP cukup mudah. Untuk mengurusnya, ada dua cara. Yakni, mendatangi langsung Mal Pelayanan Publik Siola atau bisa secara online melalui laman https://ssw.surabaya.go.id.

Lantas, apa syarat yang diperlukan? Antara lain, KTP, pasfoto 3 x 4 satu lembar, dan meterai Rp 6.000. ”Nggak butuh berhari-hari. Prosesnya sekitar sejam. Dan kalau ada alat untuk nyetaknya, bisa dicetak sendiri di rumah,” papar La Kolli.

Saat ini berdasar catatan Kecamatan Sukomanunggal, ada 1 kedai kopi dan 13 warkop yang telah dikirimi surat teguran. Mereka dinyatakan melanggar protokol kesehatan. ”Ada yang sudah berkali-kali diperingatkan untuk patuh protokol kesehatan, tapi masih nggak patuh,” jelasnya.

Selain itu, operasi yustisi terkait masker juga terus dilakukan. Kurva pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia hingga saat ini masih mengkhawatirkan. Positivity rate masih di atas 4 persen. Jauh di atas standar WHO, yaitu 5 persen. Total jumlah kasus lebih dari 210 ribu dengan pertambahan kasus baru rata-rata harian mencapai hampir 4 ribu kasus.

• Baca Juga: Risma Siapkan Tes Swab Gratis di Labkesda Surabaya

Selain itu, penanganan Covid-19 di Indonesia dianggap belum cukup baik sehingga 59 negara memberlakukan penolakan masuk terhadap warga negara Indonesia. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta jajaranya untuk memprioritaskan kesehatan dibandingkan ekonomi.

PRIORITAS KESEHATAN DIBANDINGKAN EKONOMI

• Pemilihan sisi ekonomi saja membuat aspek kesehatan menjadi kolaps. Banyak tenaga medis yang meninggal dan RS penuh.


• Mengejar ekonomi dengan mengesampingkan kesehatan tetap saja gagal. Indonesia tetap saja resesi.


• Efek internasional, antara lain, 59 negara menolak kedatangan WNI dan sejumlah negara mengeluarkan travel warning.


• Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk memprioritaskan kesehatan.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM