Kawasan Kumuh di Sidoarjo Sisa 100 Hektare, Targetkan Bersih pada 2021

JAKARTA - Upaya mengentaskan Sidoarjo dari kawasan kumuh terus berlanjut. Kemarin (27/8) Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin secara simbolis menyerahkan bantuan Rp 21,5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dana tersebut diserahkan langsung ke badan keswadayaan masyarakat (BKM) di 16 desa/kelurahan di tujuh kecamatan. Wilayah tersebut di bawah naungan program Kota tanpa Kumuh (Kotaku).

Tiap desa/kelurahan mendapat alokasi dana yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan. ’’Total ada 301 hektare daerah kumuh di Sidoarjo,’’ kata Cak Nur, sapaan akrab Wabup.

Cak Nur berharap semua program pengurangan kawasan kumuh bersinergi dengan pembangunan yang dianggarkan APBD. Dengan begitu, wilayah yang tidak layak di Kota Delta bisa berkurang. ’’Pengawasannya mengikuti aturan yang ada, dari Kotaku sudah paham. Pelaporannya malah lebih bagus,’’ katanya.

Dia menyebut pelaporan program Kotaku sangat terbuka dalam setiap proyek. ’’Terpampang di papan-papan jenis pembangunannya, luasannya, semua ada,’’ katanya.

Koordinator Kotaku Sidoarjo Abdul Adjis mengatakan, sampai akhir 2019, kawasan kumuh di wilayah Kota Delta tersisa 100 hektare. Artinya, terdapat 201 hektare yang ditangani tahun ini. ’’Tinggal nanti 2020 bisa ditambah lagi APBD-nya untuk kawasan kumuh,’’ papar Adjis.

Berdasar simulasi Kotaku, dari 16 lokasi tersebut, sebagian besar bakal tidak punya daerah kumuh. Ada dua wilayah yang sulit dibersihkan. Yakni, Desa Tambak Rejo dan Krian. Penyebabnya, lahan yang terdapat kawasan kumuh bukan kewenangan daerah. ’’Di Tambak Rejo milik BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas dan Krian milik PT KAI (Kereta Api Indonesia),’’ katanya.

Adjis mengatakan, total ada 42 desa dan kelurahan sebagai kawasan kumuh. ’’Yang 37 masuk dampingan Kotaku,’’ katanya.

Saat ini juga ada identifikasi daerah kumuh yang berupa kawasan. Luasannya di atas 15 hektare. ’’Itu nanti menggunakan dana APBN,’’ katanya. Berdasar identifikasi timnya, terdapat lima kawasan yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020. Yakni, Krian–Kemangsen, Pekarungan–Pademonegoro, Pucang–Bluru Kidul, kawasan Lemahputro atau kota lama, serta Balongdowo–Tenggulunan. ’’Jumlah itu termasuk yang sisa 100 hektare. Sesuai target, akan nol kumuh pada 2021,’’ katanya.

Ketua BKM Ngelom Bambang Sunadi mengatakan, bantuan yang diperoleh tersebut digunakan untuk infrastruktur. Di antaranya, pemasangan paving dan saluran dengan menggunakan box culvert. ’’Hanya dua program itu,’’ jelasnya.