PKS: Perpres 20 Tahun 2018 Bukti Pemerintah Tak Sensitif Nasib Rakyat

JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan momentum May Day 2018 merupakan tolak ukur keberpihakan pemerintah terhadap pekerja dalam negeri. Karena itu Presiden Joko Widodo haruse segera mencabut Perpres 20 Tahun 2018.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Perpres tersebut tersebut bukti pemerintah yang tak sensitif terhadap kondisi dan masalah buruh.

"Perpres tidak menimbang atau sekurangnya tidak sensitif terhadap rasa keadilan sosial rakyat Indonesia," kata Jazuli Juwaini kepada JawaPos.com, Selasa (1/5).

Menurut Jazuli, pemerintah seharusnya lebih kreatif lagi untuk menarik investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri. Sebaliknya, investasi jangan malah membuka pulang tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri dalam jumlah yang besar.

"Ini soal posisi tawar tenaga kerja kita yang harus diperjuangan Pemerintah, ini juga soal marwah negara di depan investor asing. Apalagi faktanya ada disparitas gaji atau penghasilan antara TKA dan pekerja lokal untuk kualifikasi pekerjaan yang sama," katanya

Karena itu, dirinya mendesak pemerintah seharusnya memberdayakan tenaga kerja lokal bangda sendiri dalam proyek-proyek investasi ataupun prioritas pemerintah. Dengan begitu, tenaga kerja dalam negeri nantinya dapat lebih sejahtera dari sebelumnya.

"Ayo sejahterakan tenaga kerja kita dengan berbagai kemudahan pelayanan dan  kesejahteraan yang semakin meningkat. Ini namanya Pemerintah baru top," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jazuli menambahkan, dengan berbagai kritikan yang dilontarkannya itu, pihaknya menegaskan bukan anti asing ataupula anti investasi. Namun demikian, harus adanya skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Artinya kalau rakyat masih banyak yang menganggur tugas Pemerintah seharusnya mencari investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, bikin proyek-proyek negara yang padat karya untuk rakyat atau fokus pada kebijakan yang mempermudah dan mensejahterakan buruh sendiri," tutupnya.