Usai Ditetapkan Tersangka, Zumi Zola Dicegah ke Luar Negeri

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan surat pencegahan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas nama Zumi Zola. Pengajuan pencegahan ini dilakukan menyusul adanya kabar penetapan orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut dalam kasus dugaan suap RAPBD Jambi Tahun 2018.

"Tanggal 25 Januari 2018 Ditjen telah menerima surat Keputusan KPK tentang pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli, pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021," ujar Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Agung Sampoerno, saat dikonfirmasi JawaPos.com Rabu malam (31/01).

Pencegahan menurut Agung, dilakukan agar sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan penyidik, Zumi tidak sedang berada di luar negeri. Sehingg akan mempermudah proses penyidikan kasus dugaan suap menerima hadiah atau janji terkait pengembangan kasus suap RAPBd Provinsi Jambi 2018.

"Periode pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut pengembangan kasus suap RAPBD Jambi 2018 yang sudah menjadikan beberapa anak buah mantan pesinetron tersebut sebagai tersangka.

“Yup (Zumi Zola), sudah tersangka,” kata sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (31/01). Hal senada juga dikatakan sumber lainnya." Iya sudah tersangka dari Minggu lalu," imbuh sumber tersebut.

Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka terhadap Zumi, penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan di kediaman Zumi Zola di Jalan Sultan Thaha Nomor 1 Pasar Jambi, Kota Jambi.

"Ada penggeledahan. Tim masih di lapangan dan akan di-update lebih lanjut ya," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Hal senada juga diungkapkan pimpinan KPK Saut Situmorang.

"Oh nanti kalian tunggu saja ya. Tapi kalau kita masuk artinya kan sudah hati-hati. Itu saja, saya bisa ngomong itu," ujarnya Rabu (31/01). Ketika disinggung apakah Zumi Zola sudah menjadi tersangka, Saut enggan berkomentar banyak. "Tunggu saja. Pokoknya ada perkembangan signifikan," tutupnya.

Dalam kasus ini, sebelumnya penyidik KPK memang telah memeriksa Zumi Zola sebanyak dua kali, yakni pada 5 Januari dan 22 Januari kemarin.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan penyuapan terkait pembahasan APBD Provinsi Jambi 2018, setidaknya ada 16 orang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi. 12 orang di antaranya ditangkap di Jambi dan 4 orang di Jakarta.

16 orang itu yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR).

Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, dan Otong (OTG) selaku sopir ARN.

Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakllan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta.

Dari OTT terkait "uang ketok" APBD Jambi 2018 itu, tim KPK mengamankan uang senilai Rp 4,7 miliar. Adapun uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat.