Jangan Pilih Kasih, KPK Didesak Tangkap Ganjar, Yasonna, dan Olly

JawaPos.com - Hilangnya nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dalam dakwaan Setya Novanto dipertanyakan sejumlah pihak. Salah satunya, Kordinator Komunitas Anak Muhammadiyah (KAM) Amirullah Hidayat.

Adapun Setya Novanto merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. "Hilangnya nama Ganjar, Yasona, Olly dalam dugaan korupsi e-KTP tentulah sesuatu yang ganjil," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (19/12).

Misalnya Ganjar, nama Gubernur Jawa Tengah itu muncul dalam surat dakwaan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto pada Juli 2017. Dia disebut menerima uang hasil bancakan e-KTP sebesar USD 520 ribu.

Memang Ganjar selalu membantah tetapi, kata Amirullah, namanya selalu kembali muncul dalam surat tuntutan jaksa. Menurut pemahaman dia, jika nama seseorang masuk dalam tuntuan jaksa, artinya jaksa meyakini pemberian uang kepada Ganjar tersebut melalui Anggota Komisi II DPR RI Mustoko Weni benar terjadi. Sebab, keyakinan jaksa tersebut berdasarkan pada fakta persidangan yang telah muncul.

Begitu pun Menkumham Yasona Laoly dan Olly. "Apa karena ketiganya berasal dari partai pemerintah yang berkuasa saat ini? Sehingga, KPK tidak berani menetapkan ketiganya sebagai tersangka, padahal jelas terindikasi kuat terlibat dalam korupsi mega proyek e-KTP," tuturnya.

Karena itu, Amirullah meminta dengan tegas kepada KPK agar tidak main-main dalam kasus e-KTP ini. "Segera tetapkan ketiganya sebagai tersangka, bukan malah disembunyikan dan dilindungi," tegasnya.

Dia mengingatkan, KPK selaku lembaga independen untuk tidak takut terhadap tekanan dari manapun walaupun itu dari kekuasaan. "Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan ketiganya menjadi tersangka serta langsung melakukan penangkapan," sebut Amirullah.

Jika Yasonna, Ganjar, dan Olly tidak diproses, dia dan KAM mengancam akan menggelar aksi besar-besaran. "Dan akan kita beritahu ke publik bahwa KPK selalu pilih kasih dalam memberantas Korupsi pungkas mantan Bendahara DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu.

Sebelumnya dalam dakwaan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Ganjar Pranowo diduga menerima USD 520 ribu, Yasonna Laoly menerima USD 84 ribu, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sebesar USD 1,2 juta. Namun nama-nama itu tidak dicantumkan dalam dakwaan Setya Novanto.