Guru Honorer di Daerah Tunggu Janji Jokowi Diangkat PNS

JawaPos.com – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan 4.000 guru honorer diangkat menjadi CPNS pada tahun 2018 mendatang. Kuota 4.000 CPNS untuk guru honorer untuk diangkat menjadi PNS tersebut sudah diusulkan Pemkab Tasikmalaya ke pemerintah pusat.

Kepala Bidang Data Perencanaan dan Pengendalian Pegawai BKD Kabupaten Tasikmalaya Ari Fitriadi sangat mengapresiasi respons Presiden Jokowi yang memprioritaskan guru honorer diangkat menjadi CPNS. “Sekarang memang yang paling penting, kekurangan itu ada di guru,” ungkap Ari kemarin (3/12).

Saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) ke-72 di Stadion Patriot Bekasi, Sabtu (2/12), Presiden Jokowi akan memprioritaskan pengangkatan CPNS dari guru honorer.

Sebanyak 4.000 guru honorer yang diajukan BKD ke pusat, terang Ari, sebanyak 2.047 di antaranya adalah honorer kategori 2 (K2) dan sisanya guru sukarelawan (sukwan).

”Mudah-mudahan semua diangkat menjadi PNS secara bertahap. Ada realisasi sesuai kebutuhan, ya kalau tidak bisa semua, kita hitung lagi yang betul-betul urgent untuk diangkat PNS,” terang Ari.

Kalau sebagian honorer diangkat menjadi PNS, kata Ari, sisanya bisa diarahkan menjadi guru bantu atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). “Karena kebutuhan guru betul-betul urgent sekali,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua II Bidang Akademisi dan Profesi PGRI Kabupaten Tasikmalaya Ade Dasmana mengatakan PGRI menunggu realisasi janji yang disampaikan Presiden Jokowi soal pengangkatan CPNS guru honorer atau sukarelawan di tahun 2018.

Juga, janji Presiden mempercepat proses pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan tidak akan mempersulit dan membuat sibuk guru dengan urusan administrasi.

PGRI berharap yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut tidak hanya janji-janji karena akan menghadapi Pemilu 2019. Tapi betul-betul jawaban yang ada implementasinya.

“Bagi kami anggota dan pengurus PGRI di Kabupaten Tasikmalaya tidak serta merta bahagia dengan sambutan Presiden. Yang penting kita lihat saja, apakah betul-betul beliau (Presiden, Red) mau mengawal perjuangan PGRI. Kita tunggu saja,” jelasnya.

Saat ini, kata Ade, PGRI Kabupaten Tasikmalaya memikirkan krisis kekurangan guru karena 2024-2025 akan terjadi pensiun masal. “Itu imbas dari pengangkatan guru inpres,” ujarnya.

PGRI juga mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan sikap soal kesejahteraan guru-guru sukwan. Yang tak kalah penting, kata dia, pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap profesi guru. ”Karena guru juga mempunyai kekurangan sebagai manusia biasa. Jadi harus ada perlindungan profesi,” terang dia.