Bila Alexis Melawan, GNPF Siap Bela Anies-Sandi Tanpa Dibayar

JawaPos.com - Hotel sekaligus Griya Pijat Alexis telah berhenti beroperasi. Hal ini menyusul adanya penundaan izin usaha yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. 

Namun, pihak hotel Alexis sepertinya masih belum menerima 100 persen. Meskipun dalam pernyataannya kemarin, Juru bicara Alexis M Fajri mengaku menghormati keputusaan Pemprov.  

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kapitra Ampera mengatakan, mereka akan selalu ada di belakang pemerintah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi bila manajemen Hotel Alexis melawan dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Bila memang dilakukan pengajuan ke pengadilan, masyarakat tidak tinggal diam. Kami sama-sama dan saya siap jadi kuasa hukum Pemprov, siap di garda terdepan bela Pemprov,” ucap Kapitra ketika dikonfirmasi, Rabu (1/11).

Dia mengaku telah melihat isi surat tentang tidak diperpanjangnya lagi izin usaha Alexis. Menurut dia isi surat tersebut tidak ada masalah, sudah sesuai dengan peraturan.

Kapitra yang merupakan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab ini menilai tak ada ruang bagi Alexis untuk menggugatnya. 

"Saya pikir tidak ada masalah karena izin memang sudah habis dan jadi hak Pemda untuk tidak melanjutkan perpanjangan dengan evaluasi-evaluasi," tambahnya.

Menurut dia, jika Alexis menggugat, GNPF sukarela mengajukan diri menjadi kuasa hukum pemerintah. "Kalau dia ajukan ke PTUN, kami siap mengawal, bela Pemprov, kami siap di garda terdepan. Bahkan, tanpa dibayar," kata Kapitra.

Namun, dia berkeyakinan Alexis tidak akan mengajukan gugatan karena menurutnya memang tidak ada celah. 

"Tidak ada dalilnya karena prosedur pemprov sudah tepat. Tidak memperpanjang izin, karena pertimbangan-pertimbangan," kata dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis di Jalan Martadinata, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, sejak 27 Oktober 2017. 

Kebijakan untuk tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya pijat tertuang dalam surat kepada Direktur PT. Grand Ancol Hotel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang ditandatangani oleh kepala dinas Edy Junaedi.