P3RSI Tolak IPL Rumah Susun/Apartemen Dikenakan PPN

JawaPos.com - Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menolak kebijakan pemerintah terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun/apartemen dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kami dari P3RSI dan tentunya pengurus menolak adanya tambahan biaya di PPN, itu sangat memberatkan mereka. Jadi kami akan menolak itu," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta dalam konferensi pers, Selasa (24/9).

Adjit mengatakan, sebelumnya dalam Talk Show PPPRSI akhir Juli lalu, pihaknya sempat meminta pemerintah melalui Tunjung Nugroho, narasumber yang mewakili Dirjen Pajak, agar IPL rumah susun/apartemen tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Saat itu, Tunjung pun berjanji akan mengajak PPPSI berdialog untuk bahas hal ini. Namun surat Permohonan Audensi yang terkirim sejak tanggal 30 Agustus 2024, hingga kini belum direspon Kantor Dirjen Pajak.

Alih-alih berdialog dahulu dengan pemangku kepentingan utama (pemilik dan penghuni rumah susun), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Barat malah sudah melayangkan surat Sosialisası Pengelola Apartemen kepada seluruh rumah susun di Jakarta Barat, yang memaksa pengenaan PPN atas IPL yang menurun urunan warga rumah susuh untuk membiayai pengelolan dan perawatan apartemen.

Adjit mengatakan, pemerintah tak sepantasnya membeban pajak yang dapat menyusahkan, bahkan menyengsarakan rakyatnya. Seperti yang dialami pemilik dan penghuni rumah susun yang akan dikenakan PPN 11 persen atas biaya urunan IPL.

"Keluhan ini sudah kami sampaikan di Dirjen Pajak saat acara Talk Show, namun tidak ada kepedulian dari pemerintah. Sikap P3RSI yang beranggotakan 54 PPPSRS dengan puluhan ribu pemilik dan penghuni tegas menolak IPL. Rumah Susun/Apartemen Kena Pajak!," tegasnya.

Jika pemerintah tetap memaksakan, kata Adjit, P3RSI akan turun ke jalan berdemonstrası dengan ribuan anggota PPPSRS se-Jabodetabek, dan mengajak semua pemilik dan penghuni rumah susun/apartemen se-Indonesia, untuk menolak kebijakan tersebut. "Bisa saja nanti kita turun ke jalan," pungkasnya.