JawaPos.com - Program Tapera tak menjamin pekerja bisa memiliki rumah, terutama kelak ketika pensiun. Dana yang berasal dari potongan 3 persen (2,5 persen menjadi tanggungan pekerja) dari upah disebut tidak mencukupi.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, dengan potongan 3 persen untuk Tapera bakal sulit membeli rumah saat pensiun. Misalnya, pekerja berusia 30 tahun dengan gaji UMR sebesar Rp 5 juta. Berarti, iuran untuk perumahan senilai Rp 150 ribu per bulan.

Dana tersebut dikumpulkan dalam setahun menghasilkan Rp 1,8 juta. Ketika pensiun di usia 60 tahun, tanpa imbal hasil investasi, dananya hanya Rp 54 juta. ”Dengan skema demikian tentu tidak cukup (beli rumah),” ujar Tauhid kepada Jawa Pos.

Bahkan ketika tabungan mendapatkan imbal hasil investasi pemerintah ke SBN sebesar 6,4 persen. Dengan potongan pajak, sebut saja mendapat imbal hasil 6 persen setahun, hasilnya hanya mendapat tambahan Rp 108 ribu. Jadi, sampai pensiun, terdapat kenaikan simpanan Rp 3,24 juta saja.

”Saya melihat masalah yang sama, masih kurang. Dengan demikian, untuk mendapatkan rumah yang layak harus diklasifikasi pada gaji berapa agar pekerja mendapatkan rumah yang layak,” jelasnya.

Tauhid juga menyoroti skema gotong royong program Tapera. Artinya, bagi pekerja yang tidak membutuhkan rumah, tetapi terkena potongan, dananya digunakan untuk membiayai MBR membeli rumah. Setidaknya menggunakan selisih imbal hasil investasi Tapera untuk subsidi.

Dengan demikian, kata dia, filosofi gotong royong menjadi masalah. Yang mendapat manfaat adalah pekerja yang ambil rumah. Sebaliknya, pekerja yang tidak ambil rumah cuma mendapat imbal hasil investasi. ”Sehingga sifat iuran ini seharusnya tidak bisa dipaksa. Voluntary saja,” tutur Tauhid. (han/c14/fal)