DPR Minta Pemerintah Tak Ragu Terima Bantuan Internasional Atasi Persoalan Karhutla

Syafruddin menilai, karhutla yang tak kunjung teratasi kini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menimbulkan persoalan kemanusiaan. Sebab, warga di daerah terdampak harus menjalani keseharian di tengah kabut asap yang mengancam kesehatan, sekaligus menghadapi gangguan terhadap pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas lainnya.

"Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman," kata Syafruddin kepada wartawan, Jumat (16/10).

Baca Juga:Peneliti CELIOS Soroti Dugaan Praktik Broker dalam Program MBG, Buka Diskusi di Akun Pribadi

Ia menegaskan, perlindungan terhadap keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Apabila kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, pemerintah dinilai perlu terbuka terhadap dukungan internasional, baik berupa pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, maupun tenaga ahli berpengalaman.

Menurut Syafruddin, menerima bantuan dari negara lain tidak berarti Indonesia tidak mampu menangani kebakaran hutan dan lahan secara mandiri. Sebaliknya, kerja sama internasional dapat menjadi langkah tambahan untuk memperkuat kemampuan nasional, memperluas jangkauan pemadaman, serta menjangkau titik api yang sulit ditangani melalui jalur darat.

"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla di wilayah yang luas memerlukan sumber daya memadai serta strategi yang terkoordinasi. Petugas di lapangan harus menghadapi berbagai kendala, mulai dari medan yang sulit, akses terbatas menuju lokasi kebakaran, hingga risiko munculnya kembali titik api setelah pemadaman dilakukan.

Baca Juga:Dua Korban Insiden Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo Dirujuk ke RSUD Dr Soetomo

Dalam situasi tersebut, dukungan melalui operasi udara dan teknologi pemantauan dinilai dapat membantu petugas mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan titik yang harus diprioritaskan, serta menjangkau kawasan yang sulit diakses. Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak agar pengerahan sumber daya bisa dilakukan secara tepat sasaran.

"Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," tegasnya.

Syafruddin turut mengingatkan dampak kabut asap terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Paparan asap kebakaran berisiko memperburuk kondisi kesehatan, terutama jika berlangsung dalam waktu lama. 

Selain itu, kabut asap dapat menghambat kegiatan belajar mengajar, mengganggu transportasi, dan mengurangi produktivitas masyarakat.