Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi, Akademisi sebut Bisa Kurangi Tumpang Tindih Kebijakan

Sugiono (kanan) dan Bahlil Lahadalia (tengah) menjalani pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/10). Keduanya mendapatkan kursi Menteri Koordinator. (Laily Rachev/Setpres)

JawaPos.com - Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi oleh Presiden Prabowo Subianto diyakini bisa memperkuat integrasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional. Selain itu, juga bisa mengurangi pembuatan kebijakan yang tumpang tindih.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda mengatakan, penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merangkap jabatan sebagai Menko tersebut dinilai masih realistis. Sebab, kedua sektor terhubung satu sama lain.

"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur saat dihubungi, Sabtu (3/10).

Dia menuturkan, pada Semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp 300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 206,5 triliun berasal dari sektor mineral.

Baca Juga: Profil Komjen Dadang Hartanto, Kapolda Metro Jaya yang Juga Guru Besar UMSU

Terdiri dari nikel Rp 71 triliun, bauksit Rp 53,8 triliun, tembaga Rp 37,4 triliun, serta besi dan baja Rp 30,2 triliun.

Saat ini Bahlil dianggap bisa menjadi penghubung kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi secara lebih terpadu.

Modal lainnya terlihat dari perkembangan hilirisasi mineral. Produksi nikel olahan Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia, jauh dibandingkan sekitar 22 ribu ton pada 2014.

Hilirisasi juga meluas ke komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun, sedangkan Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR Mempawah memiliki kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.

"Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global," ujar Fatkur.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menambahkan, rangkap jabatan Bahlil dianggap bisa memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian.

Hilirisasi bersinggungan dengan pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan, sedangkan transisi energi juga membutuhkan keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.

"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.

Bahlil juga pernah memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pada Juli 2025, Satgas menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai USD 38,63 miliar atau sekitar Rp 618,13 triliun.

"Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Kristian.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi, Akademisi sebut Bisa Kurangi Tumpang Tindih Kebijakan

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi, Akademisi sebut Bisa Kurangi Tumpang Tindih Kebijakan

Tags

Artikel Terkait

Jadi Anggota Wantimpres, Agum Gumelar Siap Beri Masukan Terarah kepada Prabowo

Reshuffle Kabinet Ketujuh Jadi Sinyal Arah Politik Baru Pemerintahan Presiden Prabowo

Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan jadi Kepala Bakom RI, Fadli Hartono Wakil

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com