Kecam Pidato PM Solomon di PBB Soal Pelanggaran HAM Papua, DPR RI Pertanyakan Sumber Datanya

Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja. (Istimewa)

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wal dalam Sidang Umum PBB.

Abraham turut mempertanyakan sumber daya terkait tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Matthew dianggap menyampaikan tudingan sepihak tanpa data yang jelas.

“Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB dan menyampaikan tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak menjelaskan dari mana sumber laporan tersebut, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana verifikasinya. Menuntut transparansi dari Indonesia, tetapi sumber tuduhannya sendiri tidak jelas. Ini standar ganda,” kata Abraham dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9).

Dia menjelaskan, di Papua banyak terjadi kekerasan yang menimpa masyarakat sipil oleh kelompok sparatis. Sepanjang 2025-2026 bahkan terjadi penembakan warga sipil dan ASN, penyanderaan, penculikan perempuan dan anak, hingga kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan.

Baca Juga: Plt Bupati Pati Temukan Jeruk Busuk hingga Lele Berukuran Kecil di Sejumlah SPPG

“PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh kelompok bersenjata? Guru dibunuh, tenaga kesehatan dianiaya, warga sipil menjadi korban. Ini juga persoalan HAM yang harus dilihat,” imbuhnya.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, Indonesia telah memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani persoalan HAM. Indonesia bahkan memiliki Komnas HAM sebagai lembaga tersendiri.

Oleh karena itu, pemerintah Kepulauan Solomon harus memberikan penjelasan atas tuduhan tersebut. DPR mendorng Kementerian Luar Negeri memberikan respons diplomatik yang berbasis data di forum internasional.

“Kalau ada persoalan HAM yang ingin disampaikan, sampaikan dengan data dan mekanisme yang jelas. Jangan membuat tuduhan di forum internasional tanpa membuka dasar informasinya. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik harus dibangun melalui dialog, bukan narasi sepihak,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Abraham mengatakan akan mendorong penguatan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik sekaligus memastikan isu perlindungan masyarakat Papua tidak terlepas dari fakta kekerasan yang terjadi di lapangan.

“Kedaulatan Indonesia tidak untuk ditawar. Tetapi pada saat yang sama, penderitaan rakyat Papua akibat kekerasan kelompok bersenjata juga tidak boleh dihapus dari cerita. Perlindungan masyarakat dan penegakan HAM harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Abraham turut mencurigai adanya kepentingan tertentu dalam pidato Matthew di forum internasional. Menurutnya, bukan tidak mungkin ada pihak yang menginginkan perpecahan Indonesia.

“Menyuarakan narasi separatis di forum dunia, tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, dan tanpa sepatah kata pun untuk para korban OPM, bukanlah sikap sahabat. Itu sikap yang menguntungkan kelompok teror,” tandasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kecam Pidato PM Solomon di PBB Soal Pelanggaran HAM Papua, DPR RI Pertanyakan Sumber Datanya

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kecam Pidato PM Solomon di PBB Soal Pelanggaran HAM Papua, DPR RI Pertanyakan Sumber Datanya

Tags

Artikel Terkait

Indonesia dan Puluhan Negara Walkout Saat Netanyahu Berpidato di PBB

Presiden Sudan tak dapat Visa ke Sidang Umum PBB Gegara Tolak Tawaran AS,

Pemerintah Indonesia Tandatangani Konvensi Siber PBB Untuk Perkuat Kerja Sama Global

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com