RUU Perampasan Aset Fokus Berantas Korupsi, Sahroni: Aparat Jangan Abuse of Power

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak digunakan oleh aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Aturan baru ini harus berfokus pada pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Sahroni dalam Rapat Dengar Umum (RDU) dengan PERADI Profesional di komplek DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Politikus Partai NasDem ini menilai, RUU Perampasan menjadi angin segar upaya pemberantasan aset. Diharapkan penegakan hukum berjalan lebih optimal.

“Kita komitmen sama-sama bahwa pemberantasan korupsi itu pasti dan yang utama. Tapi jangan melakukan kesewenang-wenangan," kata Sahroni.

Baca Juga:Bukan Cuma Gaji, ini 3 Hal yang Dicari Gen Z di Dunia Kerja

Meski begitu, dia mengingatkan agar tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

"Jangan akhirnya Perampasan Aset menjadi abuse of power bagi aparat penegak hukum yang ada,” imbuhnya.

Setelah disahkan pada 15 Desember nanti, Sahroni pun mengingatkan agar aparat penegak hukum menjalankan UU Perampasan Aset sesuai aturan.

“Maka dari itu, yuk kita sama-sama pastikan bahwa Perampasan Aset ini pedomannya satu; memberantas korupsi. Intinya itu. Tapi bukan berarti melalukan kesewenang-wenangan atau abuse of power," tandasnya.

RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026