Distribusi Guru Belum Merata, Wakil Ketua DPR sebut Ekosistem Pendidikan Perlu Diperkuat

JawaPos.com - ​Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti belum meratanya distribusi guru di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan ekosistem pendidikan dianggap bisa menjadi solusi.

Hal itu disampaikan Cucun saat memberikan orasi ilmiah di hadapan puluhan ribu mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/8).

Cucun juga menyerap aspirasi dari para akademisi dan pelaku pendidikan terkait penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Politikus PKB ini menyampaikan, integrasi pendidikan bisa menjadi dasar kuat dalam membangun ekosistem pendidikan. Pembukaan program studi maupun penerimaan mahasiswa baru harus selaras dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Baca Juga:BEM UI Ingin Demo di Bundaran HI tapi Polisi Minta di Dukuh Atas, Cek Alasannya

​"Hari ini bisa bicara di puluhan ribu mahasiswa baru, anak-anak terbaik di seluruh Indonesia yang mereka punya tujuan luar biasa, tujuan yang mulia, ingin menjadi guru tenaga pendidikan mencetak kader-kader anak bangsa ini," ujar Cucun.

​Terkait penyusunan UU Sisdiknas, masukan dari para pakar yang memahami persoalan pendidikan secara mendalam penting demi memperkuat partisipasi yang bermakna (meaningfull participation).

​"Kebetulan kami lagi menyusun Undang-Undang Sisdiknas, sekaligus menyerap aspirasi, tadi sudah bagus usulanya, karena yang paham tentang pendidikan ini, ya UPI. Jadi kita perlu sekaligus meningkatkan meaningfull participation ini, sekaligus ketemu dengan beliau ini, para pelaku-pelaku pendidikan," kata Cucun.

"Ternyata ada satu hal yang harus dibentuk, jangan kita membuka prodi atau menunggu mahasiswa tanpa nanti siapa yang akan menamping dan tujuannya di mana. Beliau-beliau mengusulkan ada ekosistem pendidikan. ternyata ini belum menata, ada di kabupaten, di Jawa Barat saja, yang kelebihan guru matematika di kabupaten ini, tetapi di kabupaten lain kosong, ini akibat dampak daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kaku terhadap pendidikan di daerah," jelasnya.

​Melalui momentum ini, DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, demi mencetak sumber daya manusia unggul serta menyelesaikan disparitas kualitas dan distribusi guru di berbagai daerah.