PDIP soal Wacana Prabowo: Indonesia Tak Mengenal Sistem Kewarganegaraan Ganda

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda.

Menurut dia, prinsip loyalitas tunggal telah menjadi bagian dari semangat kemerdekaan dan sistem kewarganegaraan Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto, menanggapi wacana kewarganegaraan ganda yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Hasto, sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menempatkan loyalitas tunggal sebagai prinsip dalam menentukan status kewarganegaraan.

Baca Juga:Kapolresta Balikpapan Kombes Jerrold Hendra jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI

"Ketika Indonesia merdeka, itu disyaratkan adanya loyalitas tunggal yang digambarkan dalam sistem kewarganegaraan kita. Tidak mengenal kewarganegaraan ganda," kata Hasto usai Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8).

Ia mengakui bahwa terdapat ketentuan khusus bagi anak hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA.

Mereka diberikan hak untuk menentukan kewarganegaraan ketika telah mencapai usia dewasa.

Namun, bukan berarti itu bisa dijadikan dasar untuk mengubah sistem dan membuka peluang kewarganegaraan ganda.

"Kita diberikan hak kedaulatan bagi anak hasil perkawinan campur tersebut untuk menentukan kewarganegaraannya ketika sudah dewasa pada 18 tahun," ucapnya.

Baca Juga:Dirut PLN Tinjau Langsung Keandalan Listrik Peringatan HUT ke-81 RI

Hasto menegaskan, sikap PDI Perjuangan mengenai persoalan tersebut mengacu pada sejarah pembentukan sistem kewarganegaraan Indonesia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.