Polemik Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Komisi VIII Minta Kemensos Transparan

Ilustrasi: Sepatu sekolah rakyat. foto: Magnific/ahmadzada

JawaPos.com – Polemik anggaran sepatu siswa Sekolah Rakyat yang ramai dibicarakan di media sosial dinilai perlu dijawab dengan keterbukaan data, bukan saling tuding. Sorotan publik muncul setelah beredar informasi bahwa anggaran sepasang sepatu dalam program tersebut mencapai Rp 700 ribu.

Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menilai perhatian masyarakat terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar, terlebih menyangkut penggunaan anggaran negara untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan setiap penggunaan anggaran sosial harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Polemik ini harus dijawab dengan transparansi. Kalau benar Rp700 ribu itu adalah pagu, bukan harga realisasi, maka Kemensos harus menjelaskan secara rinci: spesifikasinya apa, mekanisme pengadaannya bagaimana, dan berapa harga akhirnya. Publik berhak tahu,” kata Ketut kepada wartawan, Kamis (7/5).

Ketut menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program mitra kerja, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos). Menurut dia, penjelasan pemerintah harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Jangan sampai program baik untuk anak-anak miskin justru rusak karena komunikasi yang tidak jelas. Tetapi sebaliknya, jangan pula kritik publik dianggap gangguan. Kritik itu bagian dari pengawasan rakyat,” tegasnya.

Ia juga meminta Kemensos membuka informasi terkait jenis sepatu yang diadakan, standar kualitas, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses lelang, hingga realisasi anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah harga yang muncul sudah wajar dan sesuai kebutuhan.