Pakar Ingatkan Pentingnya Integritas untuk Benahi Sistem, Tak Cukup Hanya Sekadar Retorika

JawaPos.com - Pengamat politik dan hukum, Pieter C. Zulkifli, mengingatkan gagasan tentang kedaulatan dan keadilan akan selalu diuji oleh praktik kekuasaan itu sendiri. Karena itu, arah masa depan bangsa sangat bergantung pada keberanian untuk membenahi sistem secara jujur.

“Kepemimpinan diuji bukan oleh kuasa, melainkan oleh keberanian untuk mendengar dan menegakkan keadilan di tengah bayang-bayang oligarki dan krisis hukum,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4).

Ia menyoroti ironi yang kerap berulang dalam perjalanan bangsa, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar godaan untuk berhenti mendengar. Padahal, justru di titik itulah kualitas kepemimpinan diuji, apakah tetap rendah hati atau berubah menjadi menara yang jauh dari realitas.

Baca Juga:Bertemu Putin, Prabowo Jajaki Peluang Kerja Sama Strategis Indonesia–Rusia

Menurutnya, di tengah kondisi hukum yang kerap dipertanyakan dan menguatnya pengaruh oligarki, publik membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga rendah hati dan berpihak pada rakyat.

“Kita sering menganggap pemimpin hebat sebagai sosok yang tegas dan dihormati. Padahal, dalam kearifan lokal Indonesia, dari nilai ngayomi hingga filosofi ‘padi semakin berisi semakin merunduk’ pemimpin sejati adalah yang mau mendengar, merangkul, dan berjalan bersama rakyat. Ia bukan merak yang menuntut hormat, melainkan akar yang menguatkan pohon agar tetap berdiri kokoh,” jelasnya.

Pieter juga mengutip pesan Buya Hamka bahwa “nahkoda yang baik bukan hanya pandai mengemudikan kapal, tetapi memahami rahasia lautan.” Artinya, kepemimpinan tidak sekadar soal kendali, melainkan kedalaman pemahaman terhadap realitas.

Refleksi ini, lanjutnya, semakin relevan ketika dikaitkan dengan buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto, yang mengingatkan potensi kehancuran jika tata kelola negara tidak diperbaiki.

“Pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan hasil pembacaan atas ketimpangan ekonomi, kebocoran sumber daya, dan lemahnya institusi,” ujarnya.

Ia pun menilai, ketika penulis buku tersebut berada di puncak kekuasaan, publik wajar mempertanyakan apakah kebijakan yang diambil saat ini menjawab kegelisahan tersebut atau justru mengonfirmasi kekhawatiran yang pernah disampaikan.