Prabowo Kritik Elite BUMN Minta Tantiem saat Merugi, DPR: Harusnya Introspeksi Bukan Minta Bonus

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengkritisi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tetap meminta tantiem atau bonus pada saat perusahaan merugi. Kritik ini pun mendapat dukungan dari DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mengatakan, kritik Prabowo sudah tepat demi membangun iklim usaha yang sehat. BUMN harus bekerja secara profesional dan tanggung jawab publik.

“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitenya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” kata Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai, tidak boleh ada normalisasi lagi terhadap pemberian tantiem saat perusahaan merugi. BUMN harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena menggunakan uang rakyat.

“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026," lanjutnya.

Rivqy menekankan bahwa kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya. Profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama.

“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” jelasnya.

Rivqy menyampaikan, Komisi VI DPR RI akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional.

“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” tutupnya.