Ramai Bandara IMIP Tanpa Petugas dan Otoritas Negara, Komisi I DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas

JawaPos.com - Sorotan pada Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng) membuat Komisi I DPR buka suara. Ketiadaan petugas dan otoritas negara di bandara tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian serius yang mengancam kedaulatan negara. 

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyampaikan bahwa ketiadaan otoritas penerbangan, Bea Cukai, Imigrasi merupakan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara. Menurut dia, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi.

”Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” ungkap Oleh dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (26/11).

Desakan tersebut semakin kuat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tidak dilengkapi oleh aparat negara. Menurut Oleh fakta itu harus segera disikapi. Khususnya oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta aparat pertahanan dan keamanan.

”Harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya.

Menurut Oleh, keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, melainkan juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lainnya.

”Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait serta mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali guna memastikan situasi lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata dia.