Politik Dendam Dapat Menghambat Agenda Rekonsiliasi Nasional yang Digagas Prabowo Subianto

JawaPos.com - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Ke-2 Soeharto masih menuai polemik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara lantang menolak pemberian gelar tersebut kepada mantan penguasa orde baru tersebut.  

Sikap Megawati Soekarnoputri pun mendapat sorotan dari pengamat politik Universitas Esa Unggul Jakarta Syurya M Nur. Menurut dia, sikap Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menunjukkan bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Sebagai mantan presiden dan tokoh nasional, Megawati semestinya menampilkan sikap kenegarawanan yang menjadi contoh bagi seluruh rakyat. 

"Sebagai mantan Presiden seharusnya Ibu Mega menunjukkan sikap kenegarawan yang menjadi panutan. Bangsa ini adalah bangsa yang penuh rasa, termasuk rasa maaf yang seharusnya dicontohkan," ujar Syurya M Nur kepada wartawan, Sabtu (8/11). 

Bila penolakan berakar pada pengalaman keluarga Soekarno di masa lalu, keputusan itu justru berisiko menumbuhkan politik dendam yang dapat menghambat agenda rekonsiliasi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Usman Hamid dan Gus Mus Beri Alasan Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

“Pak Presiden Prabowo tidak akan marah atau dendam. Tapi kalau semangat rekonsiliasi yang digagas beliau diganggu, itu bisa mengacaukan program besar menuju kolaborasi nasional," kata Syurya. 

Syurya menilai banyak pemimpin masa lalu yang bisa menjadi contoh bagaimana berdamai dengan sejarah tanpa menghapus sikap kritis terhadap masa lalu. Contohnya Gus Dur, Taufiq Kiemas, dan Prabowo Subianto sebagai teladan. “Mereka menunjukkan bahwa politik kita seharusnya politik cinta damai, cinta kasih, dan welas asih. Rakyat jangan terus disuguhi narasi dendam,” pungkasnya. 

Maka dari itu, penilaian sejarah harus dilakukan secara adil. Jasa Soeharto di bidang pembangunan, pangan, dan stabilitas nasional tidak bisa dihapus hanya karena kontroversi politik. "Kita tahu ada dinamika, tapi itu sudah selesai. Sekarang tugas kita melanjutkan hal-hal baik dari masa itu,” ungkapnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bagian Bibit Muhammadiyah

Dia menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru bisa menjadi simbol kebesaran bangsa. “Itu bukti bahwa Indonesia mampu mengakui jasa siapa pun tanpa membawa dendam sejarah. Narasi dendam harus dihapus oleh para elite politik,” katanya. 

Para pemimpin bangsa diminta berhenti memproduksi narasi yang memecah belah dan lebih mengedepankan komunikasi politik yang sejuk. "Sebagai pemimpin, mereka seharusnya memberi contoh bagi rakyat, dengan komunikasi yang baik, menyejukkan, dan membangun persaudaraan,” tegas Syurya.