JawaPos.com - Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah. Penegasan ini disampaikan Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan menyikapi kondisi internal partai setelah gelaran Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9).

"Mencermati Muktamar PPP yang digelar 27-29 September di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta telah memilih dan menetapkan secara aklamasi terpilihnya bapak Haji Agus Suparmanto," kata Ade Irfan Pulungan dalam konferensi pers di Plataran Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu malam (1/10).

Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menilai, Muktamar X PPP secara aklamasi menetapkan Agus Suparmanto telah berjalan sesuai aturan.

"Kami melihat itu melalui proses yang sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, yakni memenuhi jadwal acara dan tata tertib yang telah disepakati oleh para peserta," ucap Irfan.

Ia menjelaskan, proses Muktamar X telah memenuhi tata cara yang telah disepakati oleh para muktamirin. Menurutnya, proses tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pada persidangan pleno 1 sampai dengan 8 yang disetujui oleh muktamirin.

Menurutnya, terkait munculnya klaim kemenangan dari kubu Muhamad Mardiono merupakan dinamika internal yang berjalan secara demokratis. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh kader PPP untuk bersama-sama membangun partai dalam rangka menyukseskan agenda Pemilu 2029 mendatang.

"Kami juga mengajak semua unsur, semua insan kader Partai Persatuan Pembangunan mari kita bersama-sama untuk membangun partai ini, mari kita bersama-sama untuk membesarkan partai ini. Sehingga pada Pemilu 2029 nanti PPP kembali ke Senayan, PPP kembali masuk dalam kancah politik nasional," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pada Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kedua kubu tersebut saat ini telah menyerahkan berkas hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Namun, Pemerintah belum secara resmi menyatakan siapa kubu yang sah menggelar muktamar.