Legislator PDIP Mufti Anam Soroti Soal Gaji Telat Karyawan KAI dan Sistem Outsourcing di Anak Usahanya

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam menyoroti soal telatnya gaji karyawan dan sistem outsourcing di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hal ini ia sampaikan sebagai bentuk pesan bagi Direktur Utama baru KAI Bobby Rasyidin yang pertama kali hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) perdana bersama Komisi VI DPR RI. 

"Ini pesan untuk Pak Dirut KAI ini dari teman-teman serikat pekerja, bahkan banyak sekali dari mereka yang gajinya sering terlambat. Bahkan mereka menyampaikan, ini kan orang beli tiket cash, bayar di depan, tapi gaji di kami tidak pernah dibayar tepat waktu," kata Mufti Anam dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan  Dirut KAI, Rabu (20/8). 

Lebih lanjut, ia meminta agar persoalan gaji karyawan yang sering telat ini bisa menjadi prioritas bagi Dirut baru KAI untuk diselesaikan. Utamanya, agar seluruh gaji karyawan itu bisa dibayarkan tepat waktu.

"Maka harapan kami ditangan pak Bobby ke depan, soal gaji karyawan ini bisa menjadi prioritas dibayarkan tepat waktu," tambahnya. 

Selain soal gaji karyawan, Mufti juga menyoroti sistem outsourcing yang ada di KAI. Pasalnya, menurut laporan yang ia terima, ada banyak pekerja yang diberhentikan kontraknya menjelang hari raya dengan alasan agar perusahaan tidak membayar Tunjang Hari Raya (THR). 

"Ketika kami naik kereta api kadang kami ini sedih pak, lihat anak muda ganteng-ganteng, cantik-cantik dari kampus-kampus ternama tapi kemudian mereka setelah satu tahun, tiba-tiba dipindahkan. Sebelum lebaran, tiba-tiba kontraknya dihentikan karena salah satunya alasan agar tidak bayar THR dan sebagainya," jelas Mufti. 

Hal ini sangat ia sayangkan, pasalnya KAI, kata Mufti, telah melakukan monopoli industri transportasi tanah air. Menurutnya, dengan posisi itu harusnya KAI bisa menjadi contoh dari sisi ketenagakerjaan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

"Maka ke depan harapannya, KAI ini sebagai industri nasional kita bisa menjadi contoh dan menjadi leader soal ketenagakerjaan. Kami tidak mau mendengar lagi ke depan lagi ada namanya outsourching, pak," beber Mufti. 

"Karena KAI ini kan sudah  memonopoli industri transportasi kita, juga diberikan PMN, diberikan permodalan, diberikan banyak fasilitas dari negara, maka harapan kami juga menyejahterakan bukan soal transportasinya yang ketersediaan ada untuk masyarakat, tapi juga orang di dalamnya disejahterakan," tambahnya. 

Lebih lanjut, Mufti menyebutkan bahwa praktik outsourcing ini telah banyak terjadi di anak usaha KAI. Padahal ia menilai, seluruh karyawan itu bisa disejahterakan dengan cara diangkat sebagai pegawai. 

"Jangan sampai kemudian anak muda menua di situ, setelah tua dipecat. Ini banyak terjadi di KAI. Bapak harus lihat di anak usaha bapak, banyak mereka bekerja sama dengan outsourching. Kalau bisa, kalau memungkinkan, diangkat saja mereka jadi tenaga di anak usaha itu agar bisa dipastikan KAI bisa menyejahterakan mereka," tutur Mufti. 

"Jangan sampai bapak berkontribusi terhadap masa depan anak muda ini yang keren-keren, pintar-pintar, tapi kemudian habis waktunya sia-sia di KAI," pungkasnya.