Jelang Muktamar, Kader PPP Minta Keberadaan Romahurmuziy Dievaluasi

JawaPos.com - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). Mereka meminta Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy dievalusi.

Nama Romahurziy alias Rommy menuai sorotan setelah menyodorkan sejumlah pihak untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang Kakbah itu menjelang Muktamar 2025.

Ketua DPC PPP Jakarta Utara Junaedi menyatakan Rommy tidak etis mengumbar-umbar jabatan ketua umum PPP. Pernyataan itu memantik sejumlah kader PPP. “Dia harus menghentikan segala kegaduhan dan provokasi antar kader PPP,” kata Junaedi di depan kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (4/6).

Junaedi menyebut, Rommy seharusnya bisa menjaga soliditas partai menjelang gelaran Muktamar 2025. Dia menekankan pernyataan Rommy yang belakangan ini menyodorkan nama eksternal untuk memimpin PPP menyinggung para kader.

Pernyataan Rommy malah memecah belah partai dan menggangu soliditas partai. “Dia harus meminta maaf secara terbuka atas segala pernyataanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Seketeraris Cabang PPP Jakarta Barat Siswanto menyebut Rommy yang pernah memimpin PPP justru pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siswanto heran kengapa Rommy masih bertahan di PPP sampai saat ini. “Sudah beberapa kali kami kalah Pemilu. Seharusnya dia dipecat karena memang tak berdampak baik bagi partai ini,” tegas Siswanto.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy menyebut, PPP di bawah kepemimpinan Mardiono telah gagal. Menurut dia, PPP harus fleksibel untuk membuka diri hadirkan calon ketua umum dari eksternal partai jelang Muktamar PPP 2025.

"Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai Caketum jelas sudah sangat tidak layak," ucap Rommy, Rabu (14/5).

Dia mengeklaim hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan pernyataannya tersebut. Karena itu, PPP harus fleksibel dalam membuka diri cari calon ketua umum dari eksternal partai.

"PPP harus fleksibel. Disamping internal, PPP harus membuka diri untuk sourcing calon ketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART yang mensyaratkan caketum harus pernah duduk 1 periode kepengurusan sebagai Pengurus Harian DPP atau Ketua Majelis," pungkasnya.